KOMPAS
13 Desember 2008
Setahap Menuju Pemilu 2009
Rancangan Undang-Undang Partai Politik telah disetujui DPR. Aturan itu meneguhkan adanya jaminan kebebasan bagi warga negara membentuk partai politik.
Undang-undang baru memperbaiki beberapa bagian dalam undang-undang lama. Aturan pendirian parpol diperketat. Parpol harus memiliki kepengurusan 60 persen dari jumlah provinsi, 50 persen di kabupaten, dan 25 persen dari jumlah kecamatan. Aturan ini lebih berat dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang mensyaratkan kepengurusan 50 persen dari jumlah provinsi.
Keterwakilan 30 persen perempuan dipertegas dalam UU Parpol ini. Keterwakilan harus tercermin dalam pendirian parpol. Aturan baru mensyaratkan transparansi, di mana parpol harus melaporkan penerimaan dan pengeluarannya secara terbuka. Jumlah sumbangan yang diperbolehkan diterima diperbesar, yakni Rp 1 miliar untuk perseorangan dan Rp 4 miliar untuk pengusaha dalam satu tahun anggaran. Sebelumnya hanya Rp 200 juta dan Rp 800 juta.
Pengesahan UU Parpol barulah tahap awal menuju Pemilu 2009, yang tinggal 1,5 tahun. Kritik muncul terhadap substansi undang-undang yang cenderung memperketat syarat pendirian parpol dan kekhawatiran parpol dikuasai pemilik modal atau menjadi alat kekuasaan. Melemahnya pengawasan terhadap parpol juga titik keprihatinan.
Kita memahami kritik tersebut. Kritik tak bisa dilepaskan dari kinerja parpol yang selama ini belum memenuhi harapan. Ada kecenderungan parpol menjadi milik pengurus, sementara demokratisasi di tubuh parpol tidak berjalan. Kecenderungan praktik oligarki mengemuka. Survei Lembaga Survei Indonesia pada Maret 2007 mengonfirmasikan adanya keterasingan parpol dari pemilihnya (65 persen) dan mayoritas pemilih merasa parpol lebih banyak berbuat untuk kepentingan kelompok atau pimpinannya.Terepresentasikannya kepentingan atau harapan pemilih oleh parpol atau kekuatan politik akan membuat sistem demokrasi bekerja.
Sebaliknya, kegagalan parpol menjalankan peran dan fungsinya bisa mengganggu sistem demokrasi itu sendiri.UU Parpol adalah aturan main yang diharapkan mampu mendorong parpol menjalankan peran yang seharusnya. Karena itu, parpol perlu menyesuaikan diri dengan aturan baru, Departemen Kehakiman harus memverifikasi parpol yang jumlahnya lebih dari 70 parpol. Pemerintah dan DPR perlu segera merampungkan UU Pemilu serta undang-undang ikutan lainnya agar Komisi Pemilihan Umum bisa melakukan verifikasi parpol peserta pemilu. Itu adalah pekerjaan rumah.
Pemilu 2009 adalah ujian apakah bangsa Indonesia mampu melakukan konsolidasi demokrasi, di mana sirkulasi elite dilakukan dengan demokratis dan damai. Apakah sistem demokrasi bisa menyejahterakan rakyat? Kita mau mengingatkan penyelenggara negara akan pekerjaan rumah itu, sementara waktu kian mepet. Di sisi lain rakyat masih direpotkan dengan urusan perut!
Kamis, 13 Desember 2007
Selasa, 11 Desember 2007
Sebuah Eksperimen di Era Transisi
KOMPAS
Rabu, 26 Sep 2001 Halaman: 8
Budiman Tanuredjo
Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Timtim
SEBUAH EKSPERIMEN DI ERA TRANSISI
PROSES transisi menuju demokrasi di belahan dunia mana pun akan
selalu dihadapkan pada masalah penyelesaian kejahatan kemanusiaan,
yang harus dihadapi pemerintahan baru. Itu terjadi di Afrika Selatan
dan Amerika Latin. Pola penanganan kasus-kasus tersebut akan sangat
menentukan mulus tidaknya sebuah proses transisi menuju demokrasi.
Begitu juga dengan Indonesia, sebuah pemerintahan demokratis yang
terbentuk setelah jatuhnya Soeharto, dihadapkan pada dua masalah
besar yang diwariskan yaitu kekerasan politik yang mengakibatkan
banyaknya korban manusia yang dilakukan Soeharto dan mesin politik
Orde Baru, khususnya militer, serta penjarahan harta milik negara
oleh Soeharto dan kroni serta mantan pejabat Orde Baru.
Proses transisi menuju demokrasi di Indonesia dan juga di belahan
lain ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan mengandung
derajat ketidakpastian yang tinggi. Transisi bisa mengarah kepada
demokrasi tapi sebaliknya bisa juga malah menciptakan keadaan yang
lebih buruk daripada pemerintahan sebelumnya.
Beberapa pakar skeptis dengan perkembangan transisi demokrasi di
Indonesia yang baru berusia tiga tahun lebih sejak Soeharto mundur 21
Mei 1998. Sikap skeptis itu didasarkan pada keraguan apakah Indonesia
mempunyai prasyarat untuk melaksanakan transisi demokrasi.
Realitas empirik membuat beberapa kalangan khawatir terhadap
proses transisi menuju demokrasi. Sebuah transisi demokrasi paling
tidak menuntut lahirnya seorang pemimpin nasional yang mempunyai gaya
kepemimpinan yang mempunyai kecakapan yang memadai.
Ketika transisi demokrasi menuntut adanya semangat untuk
berkompromi guna mencari penyelesaian, elite politik di Indonesia
ternyata terlalu cepat untuk terjebak dalam sebuah praktik
perpolitikan untuk memperebutkan kekuasaan. Padahal, elite politik
mempunyai tugas mencapai konsensus guna menyelesaikan permasalahan
warisan yang ditinggalkan rezim sebelumnya.
Satu modal yang dimiliki Indonesia saat ini untuk menjalani
proses transisi menuju demokrasi adalah dukungan internasional.
Masyarakat internasional memberikan dukungan kepada pemerintahan
Megawati Soekarnoputri untuk memimpin proses transisi menuju
demokrasi.
***
SALAH satu tugas yang harus diselesaikan pemerintahan Megawati
Soekarnoputri adalah menyelesaikan berbagai kasus kekerasan politik
yang dilakukan rezim yang, menurut Herbert Feith, adalah rezim
represif developmentalis. Tiga tahun lebih setelah Soeharto turun,
pemerintahan sipil yang terbentuk belum mampu mencapai sebuah
konsensus tentang bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan politik
masa lalu.
Sidang Istimewa MPR yang diharapkan mampu memikirkan hal
itu ternyata lebih tertarik bagaimana menghentikan secepat mungkin
Presiden Abdurrahman Wahid yang memang tidak efektif menjalankan
pemerintahan. Yang terjadi hanyalah retorika dan perdebatan wacana di
media massa. Malahan, di era transisi itu terjadi lagi pelanggaran
HAM yang tak kalah beratnya dengan pelanggaran HAM pada masa lalu.
Begitu juga halnya dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pascapenentuan
pendapat adalah sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi setelah
Soeharto turun. Berbeda dengan kasus pelanggaran HAM berat lainnya,
pelanggaran HAM Timtim mempunyai dimensi internasional yang sangat
besar.
Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) serta Komisi HAM PBB menaruh perhatian terhadap proses
peradilan yang akan dilangsungkan di Indonesia, pada bulan Desember
2001. Kepercayaan diberikan pada Indonesia untuk menyelesaikan kasus
pelanggaran HAM berat Timtim itu melalui mekanisme peradilan
nasional. Diberikannya kepercayaan bukanlah tanpa syarat.
Mekanisme pengadilan internasional tetap dimungkinkan untuk
mengambil alih kasus kejahatan kemanusiaan ketika Indonesia dinilai tak mampu
menyelenggarakan sebuah peradilan yang fair, tidak efektif dan tidak
independen. "Kita mengetahui itu, makanya kita upayakan membuat
sebuah peradilan yang fair," ujar Benjamin Mangkoedilaga, Ketua Tim
Persiapan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam percakapan dengan Kompas.
Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc itu dikaitkan juga dengan
syarat pemulihan pemberian bantuan pendidikan militer yang akan
diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Meskipun pihak
Indonesia menampik digelarnya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus
Timtim akibat tekanan internasional, namun adanya kesan itu tak bisa
dihindarkan.
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah sebuah eksperimen yang dicoba
dilakukan di era transisi ini. Proses itu juga akan menjadi test-case
bagi kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.
***
BENJAMIN tidak menampik bahwa apa yang akan digelar pada bulan
Desember 2001 adalah sebuah eksperimen, sebuah percobaan besar dengan
taruhan yang cukup besar. "Ya kita memang belum punya pengalaman
untuk menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc, tapi kita coba saja. Bagi
kita, pengadilan HAM Ad Hoc ini bukan untuk menyenangkan atau tidak
menyenangkan suatu kelompok. Tapi kita berupaya untuk melangsungkan
sebuah proses peradilan yang fair," ujarnya.
Sesuai jadwal, Peradilan HAM Ad Hoc untuk pelanggaran HAM di
Timtim akan dilangsungkan pada bulan Desember 2001. Terjadinya
Peradilan HAM Ad Hoc, bukanlah sebuah proses yang terjadi begitu
saja. Ada sebuah proses panjang yang dimulai dengan pembentukan dan
pencabutan undang-undang yang mengatur masalah tersebut, melaksanakan
hukum tersebut untuk memulai tugas penyelidikan dan penyidikan, serta
proses peradilan.
Semua aktor yang terlibat juga menjalankan tugas dengan hal-hal
yang baru. Tugas yang diemban Albert Hasibuan selaku Ketua Komisi
Penyelidikan Pelanggaran HAM Timtim dan anggota lainnya adalah tugas
pertama yang dipikulnya berdasarkan hukum yang juga berubah. Pada
saat KPP HAM bekerja mereka mendasarkan diri pada Perpu Nomor 1/2000
tentang Pengadilan HAM dan kemudian di tengah perjalanan Perpu itu
dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan
HAM.
Begitu juga dengan MA Rachman (kini Jaksa Agung) melaksanakan
proses penyidikan dengan dasar hukum yang baru pula. Tugas Rachman,
menurut dia, telah selesai dan berkas tinggal dilimpahkan pada
Pengadilan HAM Ad Hoc yang sedang disiapkan Benjamin.
Benjamin telah menerima 60-an orang yang akan menjadi hakim ad
hoc. Mereka berasal dari kalangan perguruan tinggi di Indonesia yang
mempunyai pusat-pusat studi HAM. Benjamin dan timnya akan segera
melakukan seleksi dan kemudian mengusulkan sejumlah orang kepada
Presiden Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan sebagai hakim ad
hoc. Setelah terpilih, para hakim ad hoc itu akan diberikan sejumlah
pembekalan-pembekalan mengenai HAM dan masalah yang melingkupinya.
***
BANYAK orang yang khawatir tentang proses pelaksanaan Pengadilan
HAM Ad Hoc Timtim. Kekhawatiran itu bisa dimengerti mengingat dampak
dari kegagalan proses itu cukup besar. Yang sudah tampak adalah
dikaitkannya pemulihan bantuan militer dari Amerika Serikat dengan
pelaksanaan peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Selain itu, kegagalan
Indonesia menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc akan ikut menentukan wajah
pemerintahan Megawati untuk menyelesaikan berbagai persoalan
sejenis.
Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Graito Usodo menegaskan
bahwa TNI tidak akan menghalang-halangi proses peradilan HAM yang
akan dilangsungkan. Sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI,
politisi sipil, dan pimpinan milisi memang akan menjadi terdakwa
dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Mereka dituduh sebagai
orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadi pembumihangusan bumi
Loro Sae baik sebelum dan setelah terjadinya pengumumuman jajak
pendapat.
Bisa diprediksi proses pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim
itu akan mendapatkan "perlawanan" dari pihak-pihak yang
berkepentingan. Perlawanan itu akan muncul dari sisi politik maupun
dari sisi yuridis. Dari sisi yuridis, pandangan positivisme hukum
yang dianut banyak ahli hukum Indonesia akan menjadi alat perlawanan
yang cukup sengit untuk menyelamatkan para terdakwa dari hukuman
berat. Perbedaan persepsi dan cara pandang juga akan membuat proses
itu penuh tantangan.
Salah satu lubang yang akan dimanfaatkan tentunya adalah
Perubahan Kedua UUD 1945 sendiri yang secara tegas melarang prinsip
retroaktif. Prinsip retroaktif dianggap bertentangan dengan asas
legalitas dengan merujuk pada prinsip nullum delictum, nulla poena,
sine praevia lege poenali. Karena, tidak ada kejahatan, tiada tindak
pidana, tanpa lebih dahulu ada peraturan perundangannya. Pelanggaran
HAM di Timtim jelas terjadi sebelum ada UU Pengadilan HAM yang baru
berlaku 23 November 2000. Proses penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan dengan dua dasar hukum yang berbeda, Perpu No 1/1999 dan UU
No 26/2000 juga akan menjadi problem yuridis yang harus dipecahkan
dan menjadi perdebatan sengit dalam proses peradilan nantinya.
Lamanya penyidikan dan penuntutan yang ditentukan dalam undang-undang
akan menjadi masalah karena lamanya proses penyidikan itu tak sesuai
dengan realitas.
Hal lain yang bisa menjadi ganjalan adalah masih adanya perbedaan
persepsi tentang apa yang dimaksudkan dengan "pelanggaran HAM berat",
"pelanggaran HAM", dan tindak pidana biasa. Dalam pasal 7 UU No
26/2000 disebutkan: Pelanggaran HAM berat meliputi: (a) kejahatan
genosida; (b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedang dalam Pasal 9
disebutkan, Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah satu perbuatan yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis
yang diketahuinya bawa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil berupa (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c)
perbudakan, (d) pengusiran, (e) perampasan kemerdekaan, (f)
penyiksaan, (g) perkosaan, (h) penganiayaan kelompok tertentu, (i)
penghilangan orang secara paksa, dan (j) kejahatan apartheid. Kata
kunci dari pelanggaran HAM berat adalah unsur meluas dan sistematis.
Beban pembuktian dalam Pengadilan HAM Ad Hoc tetap diemban oleh
jaksa penuntut umum. Cara berpikir jaksa yang fragmentaris yang
membagi kasus-kasus pelanggaran HAM dalam waktu dan tempat yang
berbeda memang mengkhawatirkan. Dikhawatirkan jaksa tak bisa
membuktikan adanya unsur meluas dan sistematis dalam kasus kejahatan
HAM Timtim. Masih adanya waktu sekitar dua bulan ada baiknya kalau
jaksa meneliti kembali dakwaan yang disusunnya. Dakwaan akan sangat
menentukan suskses tidaknya proses peradilan itu. Bahkan, bila perlu
kejaksaan pun menggunakan penuntut umum ad hoc. Selain karena alasan
profesionalisme, penunjukan penuntut umum ad hoc diharapkan bisa
meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat internasional terhadap
lembaga penuntut umum itu sendiri.
***
TERLEPAS dari masih terbukanya lubang-lubang yuridis, salah satu
hal mendasar yang menjadi penting adalah kesadaran untuk memberikan
keadilan bagi para korban kekerasan politik. Ada empat hak korban
yang seharusnya menjadi titik perhatian bagi para aktor yang akan
terlibat dalam proses peradilan HAM Ad Hoc. Pertama, hak korban untuk
mengetahui kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut (victims right
to know the truth), kedua hak korban untuk mendapatkan keadilan
(victims right to justice). Ketiga, korban berhak untuk mendapatkan
pemulihan (victims right to reparation) dan keempat hak korban untuk
mendapatkan jaminan bahwa kekerasan tersebut tidak akan terulang
kembali (victims right at guaranteeing the non recurrence of
violation).
Memenuhi keempat hak korban jelas bukanlah sesuatu yang mudah.
Namun itu menjadi tanggung jawab negara. Perlu ada upaya untuk
memberikan keempat hak korban itu. Sikap negara yang hanya mendiamkan
dan menelantarkan korban tidak lain adalah upaya untuk melanggengkan
kekerasan dan menelantarkan korban.
Pandangan itu bukan hanya untuk kasus Timtim melainkan untuk
kasus-kasus lain yang juga tak kunjung bisa diselesaikan. Sebut saja
kasus Tanjung Priok, kasus penyerbuan kantor DPP PDI 27 Juli 1996,
kasus Talangsari Lampung, kasus kerusuhan 12-14 Mei 1998, serta kasus
Semanggi I dan Semanggi II.
Di akhir tulisan ini layak diketengahkan pandangan Richard
Goldstone dalam pengantar buku Human Rights in Political Transitions:
Gettysburg to Bosnia. Pandangan Goldstone itu kemudian dikutip ahli
hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto dalam artikelnya di
Kompas. Goldstone mengungkapkan: without justice, without
acknowledgement, future evil leaders will more easily be able to
manipulate historic grievances (tanpa keadilan, tanpa pengakuan,
pemimpin-pemimpin yang jahat di masa depan akan dapat lebih memudah
memanipulasi keluhan-keluhan historis).
Sebuah kejahatan kemanusiaan berskala luas yang memakan korban
jiwa manusia memang harus diungkapkan duduk soalnya, bagaimana proses
terjadinya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Itulah esensi
dari pengungkapkan apa yang disebut kebenaran (truth). Setelah
kebenaran bisa diungkapkan barulah bisa dipikirkan proses selanjutnya
yang mengarah kepada rekonsiliasi.
Tanpa ada proses pengungkapan kebenaran, publik tidak pernah tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Untuk kasus Timtim, apakah benar terjadi
pelanggaran HAM berat sebagaimana dituduhkan ataukah hanya ungkapan
kejengkelan dan kefrustrasian akibat lepasnya Timtim dari Indonesia,
harus terungkap dalam proses peradilan. Menjelaskan duduknya
persoalan dan memberikan keadilan akan menjadi tugas berat bagi
mereka yang akan terlibat dalam Pengadilan HAM Ad Hoc. Untuk itu,
kredibilitas dari para aktor akan sangat menentukan. Masyarakat akan
menyaksikan sebuah ekperimen yang akan digelar bulan Desember mendatang.
Rabu, 26 Sep 2001 Halaman: 8
Budiman Tanuredjo
Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Timtim
SEBUAH EKSPERIMEN DI ERA TRANSISI
PROSES transisi menuju demokrasi di belahan dunia mana pun akan
selalu dihadapkan pada masalah penyelesaian kejahatan kemanusiaan,
yang harus dihadapi pemerintahan baru. Itu terjadi di Afrika Selatan
dan Amerika Latin. Pola penanganan kasus-kasus tersebut akan sangat
menentukan mulus tidaknya sebuah proses transisi menuju demokrasi.
Begitu juga dengan Indonesia, sebuah pemerintahan demokratis yang
terbentuk setelah jatuhnya Soeharto, dihadapkan pada dua masalah
besar yang diwariskan yaitu kekerasan politik yang mengakibatkan
banyaknya korban manusia yang dilakukan Soeharto dan mesin politik
Orde Baru, khususnya militer, serta penjarahan harta milik negara
oleh Soeharto dan kroni serta mantan pejabat Orde Baru.
Proses transisi menuju demokrasi di Indonesia dan juga di belahan
lain ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan mengandung
derajat ketidakpastian yang tinggi. Transisi bisa mengarah kepada
demokrasi tapi sebaliknya bisa juga malah menciptakan keadaan yang
lebih buruk daripada pemerintahan sebelumnya.
Beberapa pakar skeptis dengan perkembangan transisi demokrasi di
Indonesia yang baru berusia tiga tahun lebih sejak Soeharto mundur 21
Mei 1998. Sikap skeptis itu didasarkan pada keraguan apakah Indonesia
mempunyai prasyarat untuk melaksanakan transisi demokrasi.
Realitas empirik membuat beberapa kalangan khawatir terhadap
proses transisi menuju demokrasi. Sebuah transisi demokrasi paling
tidak menuntut lahirnya seorang pemimpin nasional yang mempunyai gaya
kepemimpinan yang mempunyai kecakapan yang memadai.
Ketika transisi demokrasi menuntut adanya semangat untuk
berkompromi guna mencari penyelesaian, elite politik di Indonesia
ternyata terlalu cepat untuk terjebak dalam sebuah praktik
perpolitikan untuk memperebutkan kekuasaan. Padahal, elite politik
mempunyai tugas mencapai konsensus guna menyelesaikan permasalahan
warisan yang ditinggalkan rezim sebelumnya.
Satu modal yang dimiliki Indonesia saat ini untuk menjalani
proses transisi menuju demokrasi adalah dukungan internasional.
Masyarakat internasional memberikan dukungan kepada pemerintahan
Megawati Soekarnoputri untuk memimpin proses transisi menuju
demokrasi.
***
SALAH satu tugas yang harus diselesaikan pemerintahan Megawati
Soekarnoputri adalah menyelesaikan berbagai kasus kekerasan politik
yang dilakukan rezim yang, menurut Herbert Feith, adalah rezim
represif developmentalis. Tiga tahun lebih setelah Soeharto turun,
pemerintahan sipil yang terbentuk belum mampu mencapai sebuah
konsensus tentang bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan politik
masa lalu.
Sidang Istimewa MPR yang diharapkan mampu memikirkan hal
itu ternyata lebih tertarik bagaimana menghentikan secepat mungkin
Presiden Abdurrahman Wahid yang memang tidak efektif menjalankan
pemerintahan. Yang terjadi hanyalah retorika dan perdebatan wacana di
media massa. Malahan, di era transisi itu terjadi lagi pelanggaran
HAM yang tak kalah beratnya dengan pelanggaran HAM pada masa lalu.
Begitu juga halnya dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pascapenentuan
pendapat adalah sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi setelah
Soeharto turun. Berbeda dengan kasus pelanggaran HAM berat lainnya,
pelanggaran HAM Timtim mempunyai dimensi internasional yang sangat
besar.
Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) serta Komisi HAM PBB menaruh perhatian terhadap proses
peradilan yang akan dilangsungkan di Indonesia, pada bulan Desember
2001. Kepercayaan diberikan pada Indonesia untuk menyelesaikan kasus
pelanggaran HAM berat Timtim itu melalui mekanisme peradilan
nasional. Diberikannya kepercayaan bukanlah tanpa syarat.
Mekanisme pengadilan internasional tetap dimungkinkan untuk
mengambil alih kasus kejahatan kemanusiaan ketika Indonesia dinilai tak mampu
menyelenggarakan sebuah peradilan yang fair, tidak efektif dan tidak
independen. "Kita mengetahui itu, makanya kita upayakan membuat
sebuah peradilan yang fair," ujar Benjamin Mangkoedilaga, Ketua Tim
Persiapan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam percakapan dengan Kompas.
Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc itu dikaitkan juga dengan
syarat pemulihan pemberian bantuan pendidikan militer yang akan
diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Meskipun pihak
Indonesia menampik digelarnya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus
Timtim akibat tekanan internasional, namun adanya kesan itu tak bisa
dihindarkan.
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah sebuah eksperimen yang dicoba
dilakukan di era transisi ini. Proses itu juga akan menjadi test-case
bagi kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.
***
BENJAMIN tidak menampik bahwa apa yang akan digelar pada bulan
Desember 2001 adalah sebuah eksperimen, sebuah percobaan besar dengan
taruhan yang cukup besar. "Ya kita memang belum punya pengalaman
untuk menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc, tapi kita coba saja. Bagi
kita, pengadilan HAM Ad Hoc ini bukan untuk menyenangkan atau tidak
menyenangkan suatu kelompok. Tapi kita berupaya untuk melangsungkan
sebuah proses peradilan yang fair," ujarnya.
Sesuai jadwal, Peradilan HAM Ad Hoc untuk pelanggaran HAM di
Timtim akan dilangsungkan pada bulan Desember 2001. Terjadinya
Peradilan HAM Ad Hoc, bukanlah sebuah proses yang terjadi begitu
saja. Ada sebuah proses panjang yang dimulai dengan pembentukan dan
pencabutan undang-undang yang mengatur masalah tersebut, melaksanakan
hukum tersebut untuk memulai tugas penyelidikan dan penyidikan, serta
proses peradilan.
Semua aktor yang terlibat juga menjalankan tugas dengan hal-hal
yang baru. Tugas yang diemban Albert Hasibuan selaku Ketua Komisi
Penyelidikan Pelanggaran HAM Timtim dan anggota lainnya adalah tugas
pertama yang dipikulnya berdasarkan hukum yang juga berubah. Pada
saat KPP HAM bekerja mereka mendasarkan diri pada Perpu Nomor 1/2000
tentang Pengadilan HAM dan kemudian di tengah perjalanan Perpu itu
dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan
HAM.
Begitu juga dengan MA Rachman (kini Jaksa Agung) melaksanakan
proses penyidikan dengan dasar hukum yang baru pula. Tugas Rachman,
menurut dia, telah selesai dan berkas tinggal dilimpahkan pada
Pengadilan HAM Ad Hoc yang sedang disiapkan Benjamin.
Benjamin telah menerima 60-an orang yang akan menjadi hakim ad
hoc. Mereka berasal dari kalangan perguruan tinggi di Indonesia yang
mempunyai pusat-pusat studi HAM. Benjamin dan timnya akan segera
melakukan seleksi dan kemudian mengusulkan sejumlah orang kepada
Presiden Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan sebagai hakim ad
hoc. Setelah terpilih, para hakim ad hoc itu akan diberikan sejumlah
pembekalan-pembekalan mengenai HAM dan masalah yang melingkupinya.
***
BANYAK orang yang khawatir tentang proses pelaksanaan Pengadilan
HAM Ad Hoc Timtim. Kekhawatiran itu bisa dimengerti mengingat dampak
dari kegagalan proses itu cukup besar. Yang sudah tampak adalah
dikaitkannya pemulihan bantuan militer dari Amerika Serikat dengan
pelaksanaan peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Selain itu, kegagalan
Indonesia menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc akan ikut menentukan wajah
pemerintahan Megawati untuk menyelesaikan berbagai persoalan
sejenis.
Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Graito Usodo menegaskan
bahwa TNI tidak akan menghalang-halangi proses peradilan HAM yang
akan dilangsungkan. Sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI,
politisi sipil, dan pimpinan milisi memang akan menjadi terdakwa
dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Mereka dituduh sebagai
orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadi pembumihangusan bumi
Loro Sae baik sebelum dan setelah terjadinya pengumumuman jajak
pendapat.
Bisa diprediksi proses pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim
itu akan mendapatkan "perlawanan" dari pihak-pihak yang
berkepentingan. Perlawanan itu akan muncul dari sisi politik maupun
dari sisi yuridis. Dari sisi yuridis, pandangan positivisme hukum
yang dianut banyak ahli hukum Indonesia akan menjadi alat perlawanan
yang cukup sengit untuk menyelamatkan para terdakwa dari hukuman
berat. Perbedaan persepsi dan cara pandang juga akan membuat proses
itu penuh tantangan.
Salah satu lubang yang akan dimanfaatkan tentunya adalah
Perubahan Kedua UUD 1945 sendiri yang secara tegas melarang prinsip
retroaktif. Prinsip retroaktif dianggap bertentangan dengan asas
legalitas dengan merujuk pada prinsip nullum delictum, nulla poena,
sine praevia lege poenali. Karena, tidak ada kejahatan, tiada tindak
pidana, tanpa lebih dahulu ada peraturan perundangannya. Pelanggaran
HAM di Timtim jelas terjadi sebelum ada UU Pengadilan HAM yang baru
berlaku 23 November 2000. Proses penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan dengan dua dasar hukum yang berbeda, Perpu No 1/1999 dan UU
No 26/2000 juga akan menjadi problem yuridis yang harus dipecahkan
dan menjadi perdebatan sengit dalam proses peradilan nantinya.
Lamanya penyidikan dan penuntutan yang ditentukan dalam undang-undang
akan menjadi masalah karena lamanya proses penyidikan itu tak sesuai
dengan realitas.
Hal lain yang bisa menjadi ganjalan adalah masih adanya perbedaan
persepsi tentang apa yang dimaksudkan dengan "pelanggaran HAM berat",
"pelanggaran HAM", dan tindak pidana biasa. Dalam pasal 7 UU No
26/2000 disebutkan: Pelanggaran HAM berat meliputi: (a) kejahatan
genosida; (b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedang dalam Pasal 9
disebutkan, Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah satu perbuatan yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis
yang diketahuinya bawa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil berupa (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c)
perbudakan, (d) pengusiran, (e) perampasan kemerdekaan, (f)
penyiksaan, (g) perkosaan, (h) penganiayaan kelompok tertentu, (i)
penghilangan orang secara paksa, dan (j) kejahatan apartheid. Kata
kunci dari pelanggaran HAM berat adalah unsur meluas dan sistematis.
Beban pembuktian dalam Pengadilan HAM Ad Hoc tetap diemban oleh
jaksa penuntut umum. Cara berpikir jaksa yang fragmentaris yang
membagi kasus-kasus pelanggaran HAM dalam waktu dan tempat yang
berbeda memang mengkhawatirkan. Dikhawatirkan jaksa tak bisa
membuktikan adanya unsur meluas dan sistematis dalam kasus kejahatan
HAM Timtim. Masih adanya waktu sekitar dua bulan ada baiknya kalau
jaksa meneliti kembali dakwaan yang disusunnya. Dakwaan akan sangat
menentukan suskses tidaknya proses peradilan itu. Bahkan, bila perlu
kejaksaan pun menggunakan penuntut umum ad hoc. Selain karena alasan
profesionalisme, penunjukan penuntut umum ad hoc diharapkan bisa
meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat internasional terhadap
lembaga penuntut umum itu sendiri.
***
TERLEPAS dari masih terbukanya lubang-lubang yuridis, salah satu
hal mendasar yang menjadi penting adalah kesadaran untuk memberikan
keadilan bagi para korban kekerasan politik. Ada empat hak korban
yang seharusnya menjadi titik perhatian bagi para aktor yang akan
terlibat dalam proses peradilan HAM Ad Hoc. Pertama, hak korban untuk
mengetahui kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut (victims right
to know the truth), kedua hak korban untuk mendapatkan keadilan
(victims right to justice). Ketiga, korban berhak untuk mendapatkan
pemulihan (victims right to reparation) dan keempat hak korban untuk
mendapatkan jaminan bahwa kekerasan tersebut tidak akan terulang
kembali (victims right at guaranteeing the non recurrence of
violation).
Memenuhi keempat hak korban jelas bukanlah sesuatu yang mudah.
Namun itu menjadi tanggung jawab negara. Perlu ada upaya untuk
memberikan keempat hak korban itu. Sikap negara yang hanya mendiamkan
dan menelantarkan korban tidak lain adalah upaya untuk melanggengkan
kekerasan dan menelantarkan korban.
Pandangan itu bukan hanya untuk kasus Timtim melainkan untuk
kasus-kasus lain yang juga tak kunjung bisa diselesaikan. Sebut saja
kasus Tanjung Priok, kasus penyerbuan kantor DPP PDI 27 Juli 1996,
kasus Talangsari Lampung, kasus kerusuhan 12-14 Mei 1998, serta kasus
Semanggi I dan Semanggi II.
Di akhir tulisan ini layak diketengahkan pandangan Richard
Goldstone dalam pengantar buku Human Rights in Political Transitions:
Gettysburg to Bosnia. Pandangan Goldstone itu kemudian dikutip ahli
hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto dalam artikelnya di
Kompas. Goldstone mengungkapkan: without justice, without
acknowledgement, future evil leaders will more easily be able to
manipulate historic grievances (tanpa keadilan, tanpa pengakuan,
pemimpin-pemimpin yang jahat di masa depan akan dapat lebih memudah
memanipulasi keluhan-keluhan historis).
Sebuah kejahatan kemanusiaan berskala luas yang memakan korban
jiwa manusia memang harus diungkapkan duduk soalnya, bagaimana proses
terjadinya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Itulah esensi
dari pengungkapkan apa yang disebut kebenaran (truth). Setelah
kebenaran bisa diungkapkan barulah bisa dipikirkan proses selanjutnya
yang mengarah kepada rekonsiliasi.
Tanpa ada proses pengungkapan kebenaran, publik tidak pernah tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Untuk kasus Timtim, apakah benar terjadi
pelanggaran HAM berat sebagaimana dituduhkan ataukah hanya ungkapan
kejengkelan dan kefrustrasian akibat lepasnya Timtim dari Indonesia,
harus terungkap dalam proses peradilan. Menjelaskan duduknya
persoalan dan memberikan keadilan akan menjadi tugas berat bagi
mereka yang akan terlibat dalam Pengadilan HAM Ad Hoc. Untuk itu,
kredibilitas dari para aktor akan sangat menentukan. Masyarakat akan
menyaksikan sebuah ekperimen yang akan digelar bulan Desember mendatang.
Pertarungan Kepentingan di Kejaksaan Agung
KOMPAS
Rabu, 15 Aug 2001 Halaman: 8
Budiman Tanuredjo
PERTARUNGAN KEPENTINGAN
DI KEJAKSAAN AGUNG
PRESIDEN Megawati Soekarnoputri akhirnya urung mengumumkan Jaksa
Agung berbarengan dengan pengumuman jajaran Kabinet Gotong Royong,
Kamis, 9 Agustus 2001. "Jaksa Agung akan ditetapkan kemudian
setelah pelantikan kabinet," demikian Megawati memberi alasan. Sebuah
sumber menyebutkan, nama Jaksa Agung sebenarnya sudah fixed dan
tinggal diumumkan. "Nama itu hilang sepuluh menit sebelum diumumkan,"
ujar sumber tersebut.
SEORANG kandidat kuat Jaksa Agung kabarnya sudah
dihubungi oleh seorang petinggi partai politik untuk menjadi orang
nomor satu di Kejaksaan Agung. Bahkan, yang bersangkutan juga sudah
berada di Jakarta dan siap memikul tugas itu. Namun, akhirnya nama
Jaksa Agung yang sudah fixed itu batal diumumkan. Bahkan, sampai
pelantikan kabinet usai, Jumat (10/8), tidak ada pengumuman dari
Istana tentang siapa yang menjabat Jaksa Agung.
Megawati tampaknya belum menemukan nama yang cocok untuk menjabat
Jaksa Agung. Keraguan itu tampak ketika pada hari Jumat, Megawati
menerbitkan Keputusan Presiden yang berisi pemberhentian Marsillam
Simanjuntak sebagai Jaksa Agung dan menetapkan Wakil Jaksa Agung
Soeparman sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung, bukan sebagai Jaksa
Agung definitif. Hingga Selasa kemarin pukul 20.00, belum diumumkan siapa yang
akan menjadi Jaksa Agung.
Menurut kandidat Jaksa Agung, Prof Dr Achmad Ali, penundaan
penetapan Jaksa Agung menunjukkan kehati-hatian Megawati untuk
menentukan sosok Jaksa Agung. "Itu lebih baik daripada tergesa-gesa
menetapkan Jaksa Agung yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,"
kata Achmad Ali dalam diskusi buku Kejahatan Korupsi dan Pe-negakan
Hukum yang diterbitkan Penerbit Kompas.
Ketua Komisi Ombudsman Nasional Antonius Sujata mengambil hikmah
dari tertundanya penetapan Jaksa Agung dan tidak dilantik bersama-
sama dengan 31 menteri Kabinet Gotong Royong. "Mungkin itu lebih
bagus dengan tidak dilantik bersama-sama, Jaksa Agung akan lebih
memiliki keberanian memeriksa menteri-menteri jika memang
bermasalah," ujar Sujata.
***
BELUM bisa ditetapkannya Jaksa Agung menunjukkan fenomena
tersendiri. Sejak lembaga Kejaksaan Agung ini hadir dan sudah 20
orang Jaksa Agung menjabat, baru sekarang inilah begitu banyak pihak
yang berkepentingan dengan posisi Jaksa Agung.
Pada era Soeharto, hampir tak ada perdebatan publik soal siapa
yang akan menjadi Jaksa Agung. Guncangan kecil memang terjadi pada
era BJ Habibie, ketika Habibie mengganti Jaksa Agung Soedjono Ch
Atmonegoro yang baru menjabat sekitar tiga bulan dengan AM Ghalib,
seorang perwira tinggi militer.
Pada masa Ghalib berkuasa di Kejaksaan Agung sempat bocor rekaman
pembicaraan Jaksa Agung dengan BJ Habibie yang kemudian menghebohkan.
Ghalib pun kemudian diterpa isu suap yang dilansir Indonesian
Corruption Watch (ICW) yang kemudian dinyatakan Puspom TNI sebagai
belum cukup bukti. Karena kasus itu, Ghalib menjadi non-aktif dan
sempat digantikan sementara oleh Menko Polkam Jenderal Feisal
Tanjung. Tanjung hanya satu hari menjabat caretaker Jaksa Agung.
Penunjukan Tanjung sempat diprotes kelompok masyarakat, dan kemudian
Habibie menunjuk Mensesneg/Menkeh Muladi sebagai Jaksa Agung ad
interim. Dari Muladi, tongkat Jaksa Agung kemudian dialihkan ke
Ismudjoko, sampai terjadinya peralihan kekuasaan dari BJ Habibie ke
Abdurrahman Wahid.
Di awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid menunjuk Marzuki
Darusman, seorang politisi dari Partai Golkar, untuk menjadi Jaksa
Agung. Tidak sampai dua tahun bertahan sebagai Jaksa Agung, Marzuki
digantikan oleh Baharuddin Lopa. Lopa meninggal dunia setelah 33 hari
memimpin Kejaksaan Agung, dan digantikan oleh Marsillam Simanjuntak.
KOORDINATOR Badan Pekerja Judicial Watch Andi Muhammad Asrun
menilai, belum ditetapkannya Jaksa Agung oleh Presiden Megawati
adalah karena adanya tarik-menarik kepentingan dari berbagai
kelompok. Posisi Jaksa Agung memang sangat strategis. Posisi itu ikut
menentukan rapor pemerintahan Megawati. Kinerja Jaksa Agung sedikit
banyak akan ikut menentukan sukses tidaknya perjalanan pemerintahan
Megawati.
Kursi Jaksa Agung adalah kursi panas sekaligus kursi basah.
Kantor Kejaksaan Agung adalah salah satu sasaran kelompok pengunjuk
rasa yang menuntut diadilinya tersangka kasus korupsi dan kasus
pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tuntutan masyarakat yang
demikian besar akan menjadikan kursi Jaksa Agung sebagai kursi panas
yang terus digoyang-goyang.
Sebaliknya, selain panasnya kursi Jaksa Agung, lingkungan
Kejaksaan Agung selalu saja didatangi pelobi-pelobi yang ingin
mengatur hitam-putihnya perkara yang sedang diperiksa Kejaksaan
Agung. Izin berobat ke luar negeri, penerbitan dan pencabutan kembali
surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengenaan status
tersangka tanpa diteruskan ke terdakwa, pengenaan status tahanan,
merupakan resultante dari berbagai proses lobi di Kejaksaan Agung.
***
KEJAKSAAN Agung memang menjadi medan pertarungan kepentingan
sehingga sangat wajar kalau posisi Jaksa Agung diperebutkan.
Banyaknya tersangka kasus korupsi dari konglomerat bermasalah, mantan
pejabat Orde Baru, politisi di parlemen, hingga gubernur merupakan
sebuah kelompok dengan kepentingan yang sama, yaitu bagaimana
menghindarkan diri dari jerat hukum. Untuk mencapai itu, mereka
membangun koneksi dengan partai politik dan elite kekuasaan.
Dalam Gedung Bundar Kejaksaan Agung-tempat pemeriksaan kasus
korupsi kini sedang diperiksa sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus
penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai
Rp 140 trilyun, kasus korupsi di lingkungan Pertamina, serta
kasus-kasus megakorupsi lainnya.
Kepentingan lain adalah kepentingan sejumlah perwira tinggi dan
perwira menengah TNI/Polri yang harus dihadapkan ke Peradilan HAM Ad
Hoc atas tudingan melakukan kejahatan kemanusiaan. Untuk kasus
kejahatan kemanusiaan di Timtim, setidaknya 23 tersangka yang terdiri
dari pejabat militer dan sipil, serta pimpinan milisi akan segera
diadili. Begitu juga dengan kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok yang
masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung, kasus pelanggaran
HAM Abepura di Irian Jaya yang juga sudah masuk ke Gedung Kejaksaan
Agung. Ada juga kelanjutan penuntutan kasus penyerbuan Kantor DPP PDI
tanggal 27 Juli 1996 yang akan melibatkan perwira-perwira tinggi
militer yang sekarang menopang kepemimpinan Megawati.
Kelompok kepentingan lain adalah kepentingan internal
pejabat-pejabat Kejaksaan Agung. Internal Kejaksaan Agung
mengharapkan agar Jaksa Agung bisa dipilih dari lingkungan dalam.
Mereka berdalih jika orang dalam yang memimpin Kejaksaan Agung, Jaksa
Agung tidak perlu belajar lagi, dan langsung bisa bekerja untuk
memberantas korupsi.
Dalam kelompok ini terdapat kepentingan subyektif pejabat
Kejaksaan Agung yang berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan agar
Jaksa Agung yang terpilih adalah yang lebih bersahabat dengan mereka.
Ada kekhawatiran masuknya orang luar yang membawa semangat
pembersihan akan mengancam posisi mereka.
Sejak kemerdekaan hingga sekarang tercatat 20 orang Jaksa Agung.
Dari 20 itu hanya dua jaksa karier yang pernah menjadi orang nomor
satu di Kejaksaan Agung. Mereka adalah Singgih dan Soedjono Ch
Atmonegoro.
Di luar tiga kelompok di atas, kelompok masyarakat yang diwakili
aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, yang menuntut
Kejaksaan Agung menindak tanpa pandang bulu siapa pun yang melakukan
korupsi dan merugikan negara, serta melakukan kejahatan kemanusiaan,
merupakan kelompok kepentingan lain. Kelompok ini akan terus menjadi
kelompok penekan siapa pun yang akan menjabat Jaksa Agung. Ini akan
membuat Kantor Kejaksaan Agung menjadi sasaran kelompok demonstran.
***
ADANYA berbagai kelompok kepentingan inilah yang membuat
penentuan posisi Jaksa Agung sedikit tertunda. Megawati seharusnya
menyadari bahwa Jaksa Agung akan sangat dominan mengisi rapor
pemerintahannya di bidang penegakan hukum, khusus pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan penanganan kejahatan
kemanusiaan yang telah menjadi amanat MPR. Kedua hal itu akan
selalu menjadi utang yang terus saja ditagih oleh masyarakat maupun
kelompok politik.
Lalu siapa yang pantas menjadi Jaksa Agung? Pertanyaan itu tak
mudah dijawab. Ahli hukum Universitas Indonesia, Dr Harkristuti
Harkrisnowo dalam sebuah diskusi di Jakarta, berpendapat, Jaksa Agung
haruslah orang yang punya kemampuan tinggi, integritas tinggi, dan
komitmen tinggi.
Anton Sujata sempat mengintrodusir agar Jaksa Agung terpilih
adalah sosok yang bisa diterima pasar. Namun, pendapat Sujata ini
mendapat tentangan dari politisi Bambang Sulistomo. "Pasar itu siapa.
Kalau saya punya uang Rp 1 trilyun, kan saya bisa memainkan pasar.
Apakah memang pasar yang berdaulat untuk menentukan Jaksa Agung.
Pasar kan jual beli sifatnya. Apakah hukum akan diperjualbelikan? Ini
test case bagi Megawati," ujar Sulistomo.
***
TERLEPAS dari siapa yang akan dipilih sebagai Jaksa Agung,
seorang Jaksa Agung harus mengetahui dan menyadari bahwa ada krisis
besar terhadap lembaga Kejaksaan Agung. Ada krisis kepercayaan besar
masyarakat terhadap Kejaksaan Agung yang selama ini menjadi instrumen
kekuasaan.
"Bukan hanya soal mengetahui krisis, Jaksa Agung juga dituntut
mengetahui sumber-sumber krisis lainnya," ujar Munir, Wakil Ketua
YLBHI di Jakarta. Ada sebuah krisis kepercayaan dari masyarakat atas
kinerja Kejaksaan Agung. Kejaksaan terlalu banyak memproduksi
tersangka, tetapi tanpa terdakwa. Negara Indonesia yang disebut
sebagai negara terkorupsi, tetapi tak banyak koruptor yang masuk bui.
Kepercayaan itu hampir sirna.
Setelah mengetahui adanya sumber-sumber krisis itu, seorang Jaksa
Agung harus mampu mengatasi sumber-sumber krisis itu. Dan yang lebih
penting, seorang Jaksa Agung harus tahu dari mana dia akan memulai
langkah dan bagaimana dia menempatkan diri dalam sebuah sistem yang
sedang berubah.
Terlepas dari problem itu semua, Jaksa Agung haruslah orang
bertangan besi, namun dingin dalam bertindak dan berpikir serta tidak
membawa semangat dendam. Ia harus orang yang menguasai secara teknis
hukum pidana dan soal hak asasi manusia serta mempunyai keberanian
menghadapi berbagai tekanan politik. Dan yang tak kalah pentingnya,
seorang Jaksa Agung harus mempunyai leadership dan betul-betul figur
yang bersih yang bisa menjadi teladan. Ia juga harus mempunyai konsep
bagaimana menempatkan Kejaksaan Agung dengan mengubah UU tentang
Kejaksaan Agung agar sesuai arus perubahan yang sedang terjadi.
Beberapa nama telah disebut untuk posisi Jaksa Agung. Ada yang
mengusulkan nama Achmad Ali (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas
Hasanuddin). Meskipun tergolong baru, Achmad Ali lewat
tulisan-tulisannya di media massa, membawa ide pembersihan ke dalam
lingkungan Kejaksaan Agung. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan
keras, meskipun semuanya masih harus diuji dalam praktik.
Ada juga yang menyebut nama Soeparman (Wakil Jaksa Agung). Ia
adalah pejabat karier di lingkungan Kejaksaan Agung. Mantan Kepala
Humas Kejaksaan Agung yang bergelar doktor urusan pajak ini
sebelumnya pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DIY. Ia termasuk
orang dalam yang dijagokan oleh lingkungannya.
Ketua MPR Amien Rais mengusulkan nama Hakim Agung Artidjo
Alkostar untuk posisi Jaksa Agung. Hakim eks pengacara di Yogyakarta
ini mencuri perhatian publik dengan keberaniannya membikin dissenting
opinion dalam kasus korupsi Joko Tjandra dan kasus mantan Presiden
Soeharto.
Belakangan dimunculkan nama Soeripto, mantan Sekjen Departemen
Kehutanan dan Perkebunan. Semasa menjadi Sekjen Departemen Kehutanan
dan Perkebunan, Soeripto dikenal gigih berupaya menjerat Prajogo
Pangestu.
Siapa yang nantinya akan menjadi Jaksa Agung, ia harus berani
menegakkan hukum, termasuk terhadap keluarganya, pemimpinnya,
kelompok yang mendukungnya, jika memang mereka terbukti melanggar
hukum. Siapa yang dipilih Megawati sebagai Jaksa Agung sekaligus
merupakan cermin diri Megawati itu sendiri.
Akhirnya, Presiden Megawati Soekarnoputri memilih MA Rahman
sebagai Jaksa Agung.
Rabu, 15 Aug 2001 Halaman: 8
Budiman Tanuredjo
PERTARUNGAN KEPENTINGAN
DI KEJAKSAAN AGUNG
PRESIDEN Megawati Soekarnoputri akhirnya urung mengumumkan Jaksa
Agung berbarengan dengan pengumuman jajaran Kabinet Gotong Royong,
Kamis, 9 Agustus 2001. "Jaksa Agung akan ditetapkan kemudian
setelah pelantikan kabinet," demikian Megawati memberi alasan. Sebuah
sumber menyebutkan, nama Jaksa Agung sebenarnya sudah fixed dan
tinggal diumumkan. "Nama itu hilang sepuluh menit sebelum diumumkan,"
ujar sumber tersebut.
SEORANG kandidat kuat Jaksa Agung kabarnya sudah
dihubungi oleh seorang petinggi partai politik untuk menjadi orang
nomor satu di Kejaksaan Agung. Bahkan, yang bersangkutan juga sudah
berada di Jakarta dan siap memikul tugas itu. Namun, akhirnya nama
Jaksa Agung yang sudah fixed itu batal diumumkan. Bahkan, sampai
pelantikan kabinet usai, Jumat (10/8), tidak ada pengumuman dari
Istana tentang siapa yang menjabat Jaksa Agung.
Megawati tampaknya belum menemukan nama yang cocok untuk menjabat
Jaksa Agung. Keraguan itu tampak ketika pada hari Jumat, Megawati
menerbitkan Keputusan Presiden yang berisi pemberhentian Marsillam
Simanjuntak sebagai Jaksa Agung dan menetapkan Wakil Jaksa Agung
Soeparman sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung, bukan sebagai Jaksa
Agung definitif. Hingga Selasa kemarin pukul 20.00, belum diumumkan siapa yang
akan menjadi Jaksa Agung.
Menurut kandidat Jaksa Agung, Prof Dr Achmad Ali, penundaan
penetapan Jaksa Agung menunjukkan kehati-hatian Megawati untuk
menentukan sosok Jaksa Agung. "Itu lebih baik daripada tergesa-gesa
menetapkan Jaksa Agung yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,"
kata Achmad Ali dalam diskusi buku Kejahatan Korupsi dan Pe-negakan
Hukum yang diterbitkan Penerbit Kompas.
Ketua Komisi Ombudsman Nasional Antonius Sujata mengambil hikmah
dari tertundanya penetapan Jaksa Agung dan tidak dilantik bersama-
sama dengan 31 menteri Kabinet Gotong Royong. "Mungkin itu lebih
bagus dengan tidak dilantik bersama-sama, Jaksa Agung akan lebih
memiliki keberanian memeriksa menteri-menteri jika memang
bermasalah," ujar Sujata.
***
BELUM bisa ditetapkannya Jaksa Agung menunjukkan fenomena
tersendiri. Sejak lembaga Kejaksaan Agung ini hadir dan sudah 20
orang Jaksa Agung menjabat, baru sekarang inilah begitu banyak pihak
yang berkepentingan dengan posisi Jaksa Agung.
Pada era Soeharto, hampir tak ada perdebatan publik soal siapa
yang akan menjadi Jaksa Agung. Guncangan kecil memang terjadi pada
era BJ Habibie, ketika Habibie mengganti Jaksa Agung Soedjono Ch
Atmonegoro yang baru menjabat sekitar tiga bulan dengan AM Ghalib,
seorang perwira tinggi militer.
Pada masa Ghalib berkuasa di Kejaksaan Agung sempat bocor rekaman
pembicaraan Jaksa Agung dengan BJ Habibie yang kemudian menghebohkan.
Ghalib pun kemudian diterpa isu suap yang dilansir Indonesian
Corruption Watch (ICW) yang kemudian dinyatakan Puspom TNI sebagai
belum cukup bukti. Karena kasus itu, Ghalib menjadi non-aktif dan
sempat digantikan sementara oleh Menko Polkam Jenderal Feisal
Tanjung. Tanjung hanya satu hari menjabat caretaker Jaksa Agung.
Penunjukan Tanjung sempat diprotes kelompok masyarakat, dan kemudian
Habibie menunjuk Mensesneg/Menkeh Muladi sebagai Jaksa Agung ad
interim. Dari Muladi, tongkat Jaksa Agung kemudian dialihkan ke
Ismudjoko, sampai terjadinya peralihan kekuasaan dari BJ Habibie ke
Abdurrahman Wahid.
Di awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid menunjuk Marzuki
Darusman, seorang politisi dari Partai Golkar, untuk menjadi Jaksa
Agung. Tidak sampai dua tahun bertahan sebagai Jaksa Agung, Marzuki
digantikan oleh Baharuddin Lopa. Lopa meninggal dunia setelah 33 hari
memimpin Kejaksaan Agung, dan digantikan oleh Marsillam Simanjuntak.
KOORDINATOR Badan Pekerja Judicial Watch Andi Muhammad Asrun
menilai, belum ditetapkannya Jaksa Agung oleh Presiden Megawati
adalah karena adanya tarik-menarik kepentingan dari berbagai
kelompok. Posisi Jaksa Agung memang sangat strategis. Posisi itu ikut
menentukan rapor pemerintahan Megawati. Kinerja Jaksa Agung sedikit
banyak akan ikut menentukan sukses tidaknya perjalanan pemerintahan
Megawati.
Kursi Jaksa Agung adalah kursi panas sekaligus kursi basah.
Kantor Kejaksaan Agung adalah salah satu sasaran kelompok pengunjuk
rasa yang menuntut diadilinya tersangka kasus korupsi dan kasus
pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tuntutan masyarakat yang
demikian besar akan menjadikan kursi Jaksa Agung sebagai kursi panas
yang terus digoyang-goyang.
Sebaliknya, selain panasnya kursi Jaksa Agung, lingkungan
Kejaksaan Agung selalu saja didatangi pelobi-pelobi yang ingin
mengatur hitam-putihnya perkara yang sedang diperiksa Kejaksaan
Agung. Izin berobat ke luar negeri, penerbitan dan pencabutan kembali
surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengenaan status
tersangka tanpa diteruskan ke terdakwa, pengenaan status tahanan,
merupakan resultante dari berbagai proses lobi di Kejaksaan Agung.
***
KEJAKSAAN Agung memang menjadi medan pertarungan kepentingan
sehingga sangat wajar kalau posisi Jaksa Agung diperebutkan.
Banyaknya tersangka kasus korupsi dari konglomerat bermasalah, mantan
pejabat Orde Baru, politisi di parlemen, hingga gubernur merupakan
sebuah kelompok dengan kepentingan yang sama, yaitu bagaimana
menghindarkan diri dari jerat hukum. Untuk mencapai itu, mereka
membangun koneksi dengan partai politik dan elite kekuasaan.
Dalam Gedung Bundar Kejaksaan Agung-tempat pemeriksaan kasus
korupsi kini sedang diperiksa sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus
penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai
Rp 140 trilyun, kasus korupsi di lingkungan Pertamina, serta
kasus-kasus megakorupsi lainnya.
Kepentingan lain adalah kepentingan sejumlah perwira tinggi dan
perwira menengah TNI/Polri yang harus dihadapkan ke Peradilan HAM Ad
Hoc atas tudingan melakukan kejahatan kemanusiaan. Untuk kasus
kejahatan kemanusiaan di Timtim, setidaknya 23 tersangka yang terdiri
dari pejabat militer dan sipil, serta pimpinan milisi akan segera
diadili. Begitu juga dengan kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok yang
masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung, kasus pelanggaran
HAM Abepura di Irian Jaya yang juga sudah masuk ke Gedung Kejaksaan
Agung. Ada juga kelanjutan penuntutan kasus penyerbuan Kantor DPP PDI
tanggal 27 Juli 1996 yang akan melibatkan perwira-perwira tinggi
militer yang sekarang menopang kepemimpinan Megawati.
Kelompok kepentingan lain adalah kepentingan internal
pejabat-pejabat Kejaksaan Agung. Internal Kejaksaan Agung
mengharapkan agar Jaksa Agung bisa dipilih dari lingkungan dalam.
Mereka berdalih jika orang dalam yang memimpin Kejaksaan Agung, Jaksa
Agung tidak perlu belajar lagi, dan langsung bisa bekerja untuk
memberantas korupsi.
Dalam kelompok ini terdapat kepentingan subyektif pejabat
Kejaksaan Agung yang berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan agar
Jaksa Agung yang terpilih adalah yang lebih bersahabat dengan mereka.
Ada kekhawatiran masuknya orang luar yang membawa semangat
pembersihan akan mengancam posisi mereka.
Sejak kemerdekaan hingga sekarang tercatat 20 orang Jaksa Agung.
Dari 20 itu hanya dua jaksa karier yang pernah menjadi orang nomor
satu di Kejaksaan Agung. Mereka adalah Singgih dan Soedjono Ch
Atmonegoro.
Di luar tiga kelompok di atas, kelompok masyarakat yang diwakili
aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, yang menuntut
Kejaksaan Agung menindak tanpa pandang bulu siapa pun yang melakukan
korupsi dan merugikan negara, serta melakukan kejahatan kemanusiaan,
merupakan kelompok kepentingan lain. Kelompok ini akan terus menjadi
kelompok penekan siapa pun yang akan menjabat Jaksa Agung. Ini akan
membuat Kantor Kejaksaan Agung menjadi sasaran kelompok demonstran.
***
ADANYA berbagai kelompok kepentingan inilah yang membuat
penentuan posisi Jaksa Agung sedikit tertunda. Megawati seharusnya
menyadari bahwa Jaksa Agung akan sangat dominan mengisi rapor
pemerintahannya di bidang penegakan hukum, khusus pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan penanganan kejahatan
kemanusiaan yang telah menjadi amanat MPR. Kedua hal itu akan
selalu menjadi utang yang terus saja ditagih oleh masyarakat maupun
kelompok politik.
Lalu siapa yang pantas menjadi Jaksa Agung? Pertanyaan itu tak
mudah dijawab. Ahli hukum Universitas Indonesia, Dr Harkristuti
Harkrisnowo dalam sebuah diskusi di Jakarta, berpendapat, Jaksa Agung
haruslah orang yang punya kemampuan tinggi, integritas tinggi, dan
komitmen tinggi.
Anton Sujata sempat mengintrodusir agar Jaksa Agung terpilih
adalah sosok yang bisa diterima pasar. Namun, pendapat Sujata ini
mendapat tentangan dari politisi Bambang Sulistomo. "Pasar itu siapa.
Kalau saya punya uang Rp 1 trilyun, kan saya bisa memainkan pasar.
Apakah memang pasar yang berdaulat untuk menentukan Jaksa Agung.
Pasar kan jual beli sifatnya. Apakah hukum akan diperjualbelikan? Ini
test case bagi Megawati," ujar Sulistomo.
***
TERLEPAS dari siapa yang akan dipilih sebagai Jaksa Agung,
seorang Jaksa Agung harus mengetahui dan menyadari bahwa ada krisis
besar terhadap lembaga Kejaksaan Agung. Ada krisis kepercayaan besar
masyarakat terhadap Kejaksaan Agung yang selama ini menjadi instrumen
kekuasaan.
"Bukan hanya soal mengetahui krisis, Jaksa Agung juga dituntut
mengetahui sumber-sumber krisis lainnya," ujar Munir, Wakil Ketua
YLBHI di Jakarta. Ada sebuah krisis kepercayaan dari masyarakat atas
kinerja Kejaksaan Agung. Kejaksaan terlalu banyak memproduksi
tersangka, tetapi tanpa terdakwa. Negara Indonesia yang disebut
sebagai negara terkorupsi, tetapi tak banyak koruptor yang masuk bui.
Kepercayaan itu hampir sirna.
Setelah mengetahui adanya sumber-sumber krisis itu, seorang Jaksa
Agung harus mampu mengatasi sumber-sumber krisis itu. Dan yang lebih
penting, seorang Jaksa Agung harus tahu dari mana dia akan memulai
langkah dan bagaimana dia menempatkan diri dalam sebuah sistem yang
sedang berubah.
Terlepas dari problem itu semua, Jaksa Agung haruslah orang
bertangan besi, namun dingin dalam bertindak dan berpikir serta tidak
membawa semangat dendam. Ia harus orang yang menguasai secara teknis
hukum pidana dan soal hak asasi manusia serta mempunyai keberanian
menghadapi berbagai tekanan politik. Dan yang tak kalah pentingnya,
seorang Jaksa Agung harus mempunyai leadership dan betul-betul figur
yang bersih yang bisa menjadi teladan. Ia juga harus mempunyai konsep
bagaimana menempatkan Kejaksaan Agung dengan mengubah UU tentang
Kejaksaan Agung agar sesuai arus perubahan yang sedang terjadi.
Beberapa nama telah disebut untuk posisi Jaksa Agung. Ada yang
mengusulkan nama Achmad Ali (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas
Hasanuddin). Meskipun tergolong baru, Achmad Ali lewat
tulisan-tulisannya di media massa, membawa ide pembersihan ke dalam
lingkungan Kejaksaan Agung. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan
keras, meskipun semuanya masih harus diuji dalam praktik.
Ada juga yang menyebut nama Soeparman (Wakil Jaksa Agung). Ia
adalah pejabat karier di lingkungan Kejaksaan Agung. Mantan Kepala
Humas Kejaksaan Agung yang bergelar doktor urusan pajak ini
sebelumnya pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DIY. Ia termasuk
orang dalam yang dijagokan oleh lingkungannya.
Ketua MPR Amien Rais mengusulkan nama Hakim Agung Artidjo
Alkostar untuk posisi Jaksa Agung. Hakim eks pengacara di Yogyakarta
ini mencuri perhatian publik dengan keberaniannya membikin dissenting
opinion dalam kasus korupsi Joko Tjandra dan kasus mantan Presiden
Soeharto.
Belakangan dimunculkan nama Soeripto, mantan Sekjen Departemen
Kehutanan dan Perkebunan. Semasa menjadi Sekjen Departemen Kehutanan
dan Perkebunan, Soeripto dikenal gigih berupaya menjerat Prajogo
Pangestu.
Siapa yang nantinya akan menjadi Jaksa Agung, ia harus berani
menegakkan hukum, termasuk terhadap keluarganya, pemimpinnya,
kelompok yang mendukungnya, jika memang mereka terbukti melanggar
hukum. Siapa yang dipilih Megawati sebagai Jaksa Agung sekaligus
merupakan cermin diri Megawati itu sendiri.
Akhirnya, Presiden Megawati Soekarnoputri memilih MA Rahman
sebagai Jaksa Agung.
Mereka Yang Sudah dan Sedang Dimintai
KOMPAS
Kamis, 19 Jul i2001 Halaman: 8
Budiman Tanuredjo
MEREKA YANG SUDAH DAN SEDANG DIMINTAI
REKOMENDASI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyelidiki
tragedi Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi I (13 November 1998), dan
Semanggi II (24 September 1999) memicu kontroversi berkepanjangan.
Keluarga korban dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
selama ini giat mengadvokasi masalah hak asasi manusia (HAM) tidak
puas dengan rekomendasi para wakil mereka yang berkantor di Senayan
tersebut. Mereka mengadukan masalah itu kepada Presiden Abdurrahman
Wahid.
Menurut keyakinan mereka tragedi Trisakti, Semanggi I, dan
Semanggi II yang telah menewaskan sejumlah mahasiswa merupakan
pelanggaran HAM berat yang harus diadili di Pengadilan HAM ad hoc.
Namun, mayoritas politisi di Senayan, termasuk empat anggota Fraksi
TNI/Polri yang korpsnya menjadi "sasaran" dalam penyelidikan ini,
berpendapat lain.
Meski jumlah anggota pansus yang tercatat 50 orang, kenyataannya
tak semuanya aktif. Bahkan, pada saat voting dilakukan untuk memilih
opsi "pembentukan pengadilan HAM ad hoc" atau "pengadilan biasa
(militer)" jumlah anggota pansus yang tercatat dalam daftar hadir
hanya 26 orang. Dari jumlah itu, yang mengikuti voting hanya 19 orang
dengan rincian 14 anggota setuju kasus Trisakti, Semanggi I, dan II
diadili di pengadilan biasa (militer) dan lima anggota setuju
dibentuk pengadilan HAM ad hoc.
Pengadilan militer dan pengadilan HAM ad hoc amat berbeda.
Pengadilan militer diadili oleh hakim-hakim militer, oditur militer,
tanpa ada pihak luar. Pengadilan militer banyak dikritik karena
ketertutupan proses acaranya dan kewenangan Atasan Menghukum (ankum)
sebagai perwira penyerah perkara (papera) yang amat dominan. Sedang
pengadilan HAM ad hoc, membuka peluang masuknya jaksa dan hakim ad
hoc yang berasal dari orang luar sehingga prosesnya akan lebih
transparan.
Kenyataan di lapangan, rekomendasi para politisi di Senayan itu
tidak terlalu bermakna. Pertama, sebelum Pansus DPR melaporkan hasil
kerjanya ke Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Juli 2001, Mahkamah Militer
II-08 Jakarta pada 18 Juni 2001, telah lebih dahulu menggelar sidang
terhadap sebelas prajurit Brimob atas tuduhan pembunuhan terhadap
empat mahasiswa Trisakti. Persidangan kesebelas prajurit Brimob-meski
yang hadir hanya sembilan orang-itu klop dengan keinginan mayoritas
politisi di Senayan yang lebih condong menyelesaikan tragedi Trisakti
diselesaikan di pengadilan militer.
"Kenyataan itu memang menimbulkan dugaan adanya 'konspirasi'
antara politisi di Senayan dengan militer untuk menghindarkan
terjadinya peradilan ad hoc," tulis Bambang Widjojanto, Ketua Yayasan
LBH Indonesia di Tempo. Penolakan terhadap penyelesaian melalui
Pengadilan ad hoc itu disuarakan Fraksi Partai Golkar, Fraksi
TNI/Polri, Fraksi Reformasi, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi
Partai Bulan Bintang, dan Fraksi Partai Daulatul Ummah.
Entah karena kesengajaan atau bukan, dakwaan yang disusun Oditur
Militer masih mencantumkan orang yang sudah meninggal sebagai
terdakwa. Dalam dakwaan masih disebutkan sebelas terdakwa, meski yang
hadir hanya sembilan orang. Dua terdakwa, Dominggus Pinto desersi dan
tidak diketahui lagi keberadaannya di Timtim dan Idad Musadad sudah
meninggal. Kelemahan dakwaan itu dipersoalkan kuasa hukum terdakwa.
Hal kedua, Komnas HAM pun memutuskan untuk membentuk Komisi
Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) yang diketuai Dr Albert
Hasibuan. Padahal, sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang (UU) Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM berat yang terjadi
sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan HAM ad hoc. Pada Ayat 2 disebutkan: Pengadilan HAM ad hoc
Ayat 1 dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan
keputusan Presiden. UU Nomor 26 Tahun 2000 itu diundangkan 23
November 2000 sedang kasus Trisakti dan Semanggi terjadi tahun
1998. "KPP HAM akan bekerja atas dasar keadilan buat orang banyak,"
ujar Hasibuan memberikan argumentasi.
***
PANSUS Trisakti dan Semanggi dibentuk setelah DPR "sukses"
membentuk Pansus dan menyelidiki kasus Buloggate dan Bruneigate yang
melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat itu, kelompok
masyarakat mengkritik dan mengecam para politisi di DPR yang tidak
responsif terhadap korban pelanggaran HAM, kasus Trisakti dan
Semanggi, yang telah mengantarkan mereka duduk di Senayan.
Dalam suasana politik dan tekanan politik seperti itulah lahir
keputusan Bamus DPR untuk membentuk Pansus Trisakti yang diketuai
Panda Nababan, anggota DPR dari PDI Perjuangan. Tak terlalu jelas
betul, apakah motivasi pembentukan Pansus Trisakti semata-mata
sebagai make-up politik para politisi di Senayan atau memang secara
jujur dan tulus untuk mengemban perintah Pasal 43 UU No 26/2000.
Pasal itu memberikan kewenangan para politisi di DPR untuk
merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden terhadap kasus
pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU No 26/2000 terbentuk.
Sesuai pantauan Tim Monitoring Pansus Trisakti/Semanggi,
keseriusan para politisi di Senayan untuk menyelidiki ketiga kasus
itu amat diragukan. Tingkat kehadiran mereka hanya 25 persen. Bahkan,
dalam kurun waktu 30 Januari hingga 29 Maret 2001, di mana
berlangsung 17 kali Rapat Dengar Pendapat Umum ada sebelas anggota
Pansus yang sama sekali tak pernah hadir. Di antara mereka adalah
elite-elite partai yang selama ini sering berteriak lantang di media
massa. Hanya Panda Nababan, Ketua Pansus, yang tak pernah absen.
Suasana itu berbeda ketika anggota DPR menggelar Pansus Buloggate.
Rekomendasi DPR yang memutuskan agar kasus Trisakti, Semanggi I,
dan II diselesaikan melalui pengadilan biasa (militer) juga
dipertanyakan keabsahannya. Tak ada satu pun landasan hukum (baik itu
UUD 1945 beserta Perubahannya, Ketetapan MPR, maupun undang-undang)
yang memberi kewenangan kepada DPR untuk menentukan kompetensi
absolut sebuah peradilan. Apakah sebuah sengketa itu akan diadili di
pengadilan militer, pengadilan HAM ad hoc, pengadilan agama,
pengadilan tata usaha negara sama sekali bukan kewenangan DPR untuk
menentukan. Itu adalah wilayah kewenangan kekuasaan yudikatif.
"DPR telah mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung," ujar Binsar
Gultom, seorang hakim di PN Bogor. Gultom menilai, DPR bukanlah
lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa kasus Trisakti dan
Semanggi merupakan pelanggaran HAM biasa dan bukanlah pelanggaran HAM
berat sehingga harus diadili di Pengadilan Militer.
Sesuai dengan
Ketetapan MPR No III/MPR/1978, UU No 14/1970 tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No 39/1999 memberi
kekuasaan kepada MA untuk memeriksa dan memutus sengketa tentang
kewenangan mengadili (kompetensi absolut). "MA seharusnya mengambil
inisiatif untuk menuntaskan beda pendapat ini sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki MA," kata Gultom.
***
TERLEPAS dari masalah perdebatan yuridis ada sebuah pertanyaan
besar yang belum terjawab. Mengapa DPR menggabungkan obyek
penyelidikan tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II menjadi
satu kesatuan. Padahal semua orang tahu, ketiga tragedi yang
menewaskan sejumlah anak bangsa itu terjadi pada waktu yang berbeda,
suasana politik yang berbeda, dan latar belakang kejadian yang
berbeda.
Tragedi Trisakti terjadi 12 Mei 1998 di halaman Kampus Trisakti.
Pada saat itu, aparat keamanan secara membabi buta menembaki
mahasiswa Trisakti yang sedianya akan melakukan long march ke DPR
menuntut Presiden Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Empat
mahasiswa Trisakti tewas.
Sebagai reaksi atas penembakan itu, terjadilah kerusuhan sosial
di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Aparat keamanan tak mampu
mengendalikan keadaan sehingga ribuan orang tewas dan ratusan
bangunan dibakar. Justru pada saat genting seperti itu, para petinggi
militer sedang tidak berada di Jakarta dan baru tiba di Jakarta dari
Malang pada siang harinya.
Tragedi Trisakti dan kerusuhan sosial di Jakarta (13-15 Mei 1998)
tetap merupakan sejarah hitam bangsa Indonesia. Tak ada satu pun yang
menyatakan diri bertanggung jawab atau dinyatakan bertanggung jawab
atas peristiwa yang memilukan tersebut.
Pansus DPR pun tidak menyentuh dan tidak ada upaya untuk mencari
tahu rentetan kerusuhan sebagai dampak dari penembakan mahasiswa
Trisakti. Pansus DPR membatasi diri untuk menyelidiki siapa yang
bertanggung jawab atas penembakan mahasiswa Trisakti.
Padahal jika ada niatan untuk itu, DPR bisa menggunakan bahan-
bahan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagai titik pijak untuk
meneliti tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei.
Dalam laporan TGPF yang belum pernah dipublikasikan tersebut,
bisa dilihat sebuah laporan yang cukup komprehensif yang bisa
menjelaskan duduk persoalan kerusuhan Mei. Dalam laporan itu termuat
sejumlah kesaksian dari korban, pelaku di lapangan, dan analisa
terhadap terjadinya kerusuhan sosial tersebut.
Sedang Tragedi Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 itu
diawali dengan gerakan kelompok mahasiswa yang menolak pelaksanaan
Sidang Istimewa MPR yang digelar pada masa pemerintahan Presiden BJ
Habibie. Aksi penentangan terhadap pelaksanaan Sidang Istimewa MPR
itu menewaskan 17 orang baik sipil dan militer, dan 456 orang luka-
luka. Sejauh ini juga belum ada pertanggungjawaban apapun terhadap
peristiwa tersebut.
Tragedi Semanggi II terjadi 22-24 September 1999. Peristiwa itu
terjadi ketika mahasiswa dan rakyat bergabung rencana pengesahan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Keadaan Bahaya yang
dibahas DPR dan pemerintahan Presiden BJ Habibie.
Aksi massa yang memenuhi Jalan Sudirman kembali dihadapi dengan
kekerasan oleh aparat sehingga sembilan orang tewas (seorang di
antaranya mahasiswa UI Yun Hap). Belum juga ada penjelasan resmi dan
pertanggungjawaban atas Tragedi Semanggi II, selain penjelasan
seorang prajurit Kostrad akan diadili atas tuduhan menembak Yun Hap,
meskipun persidangan itu belum dilangsungkan.
***
PENGGABUNGAN tiga tragedi dalam sebuah Pansus inilah yang
sebenarnya menjadi titik lemah dari DPR untuk menggolkan pengadilan
HAM ad hoc. Fraksi di DPR yang menolak merekomendasikan pengadilan
HAM ad hoc sebagaimana dilaporkan Panda Nababan dalam Rapat Paripurna
DPR, berpendapat bahwa ketiga tragedi itu tidak punya kaitan sama
sekali dan tidak saling berhubungan.
"Partisipasi politik" masyarakat pada ketiga kasus tersebut
berbeda dalam dimensi waktu, dimensi hubungan sebuah peristiwa,
metode pengamanan, serta kebijakan yang diputuskan, meskipun diakui
akibat dari penanganan yang represif tersebut telah jatuh korban jiwa.
Apakah dalam ketiga kasus tersebut terjadi pelanggaran HAM berat
memang masih menjadi perdebatan. Kelompok yang menolak menggunakan
definisi pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan Pasal 9 UU No
26/2000 tentang Kriteria Pelanggaran HAM Berat, yaitu kejahatan
kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah salah satu
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas
atau sistemik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara
langsung terhadap penduduk si-pil, berupa (a) pembunuhan, (b)
pemusnahan, (c) perbudakan, (d) pengusiran pendudukan secara paksa,
(e) perampasan kemerdekaan, (f) penyiksaan, (g) perkosa-an, (h)
penganiayaan terhadap kelompok tertentu, (i) penghilangan orang
secara paksa, dan (j) kejahatan apartheid.
Dengan menggunakan teori pembuktian seperti layaknya sebuah
persidangan, DPR memfokuskan pada unsur sistematis, terencana,
konseptual serta meluas yang harus terpenuhi untuk mengategorikan
ketiga kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat. Unsur sistematis,
menurut DPR, tidak terbukti karena rezim dan kasusnya berbeda. Unsur
terencana dan konseptual juga tidak terpenuhi karena rezimnya
berbeda, tujuannya berbeda, kasusnya berbeda, latar belakangnya
berbeda, dan tidak ada perintah tertulis untuk menggunakan peluru
tajam. Unsur meluas juga dinyatakan tidak terbukti.
Sedang fraksi yang mengategorikan ketiga kasus sebagai
pelanggaran HAM berat berargumen intensnya penggunaan kekerasan yang
dilakukan aparat keamanan untuk meredam aksi massa telah
mengakibatkan sejumlah korban tewas. Karena dominannya kekerasan
adalah lumrah bila ada penilaian masyarakat bahwa setiap korban jatuh
bukanlah karena kesalahan prosedur melainkan hasil prosedur yang
memang sengaja dipilih dan telah digariskan. Masyarakat memandang
penanganan ketiga tragedi itu secara sengaja dipilih dan telah
digariskan sehingga tindakan itu bisa dianggap sebagai tindakan
berencana dan sistematik sehingga memenuhi unsur terjadinya
pelanggaran HAM berat.
Dengan meneliti fakta-fakta yang ada, sebenarnya dugaan
terjadinya pelanggaran HAM berat akan lebih bisa diterima jika Pansus
DPR lebih memfokuskan pada tragedi Trisakti dan kerusuhan 13-15 Mei.
Unsur yang dipersyaratkan sebagai terjadinya pelanggaran HAM berat
lebih bisa dipenuhi jika penelitian terfokus pada kasus Trisakti dan
Kerusuhan Mei. Pertanyaannya sekarang mengapa obyek penelitian itu
harus digabungkan yang berakibat DPR sulit merekomendasikan
konstruksi terjadinya sebuah pelanggaran berat HAM.
Juga tetap menjadi pertanyaan apakah langkah DPR menggunakan
teori-teori pembuktian untuk mematahkan sangkaan terjadi pelanggaran
HAM berat, masih merupakan kewenangan dari DPR. Orang awam akan
mengatakan tidak. Kesimpulan DPR yang menilai bahwa kasus Trisakti
dan Semanggi bukan pelanggaran HAM berat keputusan langkah DPR yang
telah melampaui kewenangan yang diberikan konstitusi dan undang-
undang kepada DPR.
Terlepas dari kontroversi itu, sejarah hitam bangsa Indonesia
dalam kerusuhan 13-15 Mei, Semanggi I, Semanggi II, Tanjung Priok,
Timtim tetap harus dituntaskan dan didudukkan persoalannya. "Bagi
saya yang perlu adalah akuntabilitas publik pada rakyat dan keluarga
korban yang telah mengeluarkan darah," ujar Hermawan Sulistyo, Tim
Asistensi TGPF Kerusuhan Mei.
KPP HAM Trisakti bisa belajar dari rekomendasi DPR. Akan lebih
baik, kalau KPP HAM Trisakti lebih mendalami Tragedi Trisakti dan
Kerusuhan Mei yang bahan-bahannya sudah ada di TGPF. Kerusuhan Mei
juga bisa ditarik ke belakang dengan menelaah kerusuhan di Medan dan
Surakarta pada saat yang hampir bersamaan. Jika itu diteliti akan
bisa ditemukan jawaban mengapa tidak tampak aparat keamanan pada
tanggal 14 Mei 1998, saat kerusuhan sosial di Jakarta mencapai
puncaknya.
Kasus Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi pada saat BJ
Habibie menjadi Presiden juga harus ditelaah untuk mencari penanggung
jawab dari tragedi itu. Namun, rasanya akan lebih baik, jika obyek
penyelidikan dipisahkan antara Trisakti dan Semanggi.
Adalah kenyataan bahwa belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM
pada masa lalu maupun pada masa sekarang yang bisa dituntaskan,
kendati sejumlah Pansus DPR telah dibentuk dan sejumlah KPP HAM telah
dibentuk. Pelanggaran HAM kasus Timtim yang sudah rampung pun belum
bisa digelar. Pertanyaannya adalah adakah niat dari bangsa ini untuk
menyelesaikan segala bentuk pelanggaran HAM pada masa lalu dan
sekarang dan kemudian menatap masa depan yang lebih baik. Atau isu
pelanggaran HAM akan tetap dijadikan komoditas politik untuk
kepentingan kekuasaan.
Kamis, 19 Jul i2001 Halaman: 8
Budiman Tanuredjo
MEREKA YANG SUDAH DAN SEDANG DIMINTAI
REKOMENDASI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyelidiki
tragedi Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi I (13 November 1998), dan
Semanggi II (24 September 1999) memicu kontroversi berkepanjangan.
Keluarga korban dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
selama ini giat mengadvokasi masalah hak asasi manusia (HAM) tidak
puas dengan rekomendasi para wakil mereka yang berkantor di Senayan
tersebut. Mereka mengadukan masalah itu kepada Presiden Abdurrahman
Wahid.
Menurut keyakinan mereka tragedi Trisakti, Semanggi I, dan
Semanggi II yang telah menewaskan sejumlah mahasiswa merupakan
pelanggaran HAM berat yang harus diadili di Pengadilan HAM ad hoc.
Namun, mayoritas politisi di Senayan, termasuk empat anggota Fraksi
TNI/Polri yang korpsnya menjadi "sasaran" dalam penyelidikan ini,
berpendapat lain.
Meski jumlah anggota pansus yang tercatat 50 orang, kenyataannya
tak semuanya aktif. Bahkan, pada saat voting dilakukan untuk memilih
opsi "pembentukan pengadilan HAM ad hoc" atau "pengadilan biasa
(militer)" jumlah anggota pansus yang tercatat dalam daftar hadir
hanya 26 orang. Dari jumlah itu, yang mengikuti voting hanya 19 orang
dengan rincian 14 anggota setuju kasus Trisakti, Semanggi I, dan II
diadili di pengadilan biasa (militer) dan lima anggota setuju
dibentuk pengadilan HAM ad hoc.
Pengadilan militer dan pengadilan HAM ad hoc amat berbeda.
Pengadilan militer diadili oleh hakim-hakim militer, oditur militer,
tanpa ada pihak luar. Pengadilan militer banyak dikritik karena
ketertutupan proses acaranya dan kewenangan Atasan Menghukum (ankum)
sebagai perwira penyerah perkara (papera) yang amat dominan. Sedang
pengadilan HAM ad hoc, membuka peluang masuknya jaksa dan hakim ad
hoc yang berasal dari orang luar sehingga prosesnya akan lebih
transparan.
Kenyataan di lapangan, rekomendasi para politisi di Senayan itu
tidak terlalu bermakna. Pertama, sebelum Pansus DPR melaporkan hasil
kerjanya ke Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Juli 2001, Mahkamah Militer
II-08 Jakarta pada 18 Juni 2001, telah lebih dahulu menggelar sidang
terhadap sebelas prajurit Brimob atas tuduhan pembunuhan terhadap
empat mahasiswa Trisakti. Persidangan kesebelas prajurit Brimob-meski
yang hadir hanya sembilan orang-itu klop dengan keinginan mayoritas
politisi di Senayan yang lebih condong menyelesaikan tragedi Trisakti
diselesaikan di pengadilan militer.
"Kenyataan itu memang menimbulkan dugaan adanya 'konspirasi'
antara politisi di Senayan dengan militer untuk menghindarkan
terjadinya peradilan ad hoc," tulis Bambang Widjojanto, Ketua Yayasan
LBH Indonesia di Tempo. Penolakan terhadap penyelesaian melalui
Pengadilan ad hoc itu disuarakan Fraksi Partai Golkar, Fraksi
TNI/Polri, Fraksi Reformasi, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi
Partai Bulan Bintang, dan Fraksi Partai Daulatul Ummah.
Entah karena kesengajaan atau bukan, dakwaan yang disusun Oditur
Militer masih mencantumkan orang yang sudah meninggal sebagai
terdakwa. Dalam dakwaan masih disebutkan sebelas terdakwa, meski yang
hadir hanya sembilan orang. Dua terdakwa, Dominggus Pinto desersi dan
tidak diketahui lagi keberadaannya di Timtim dan Idad Musadad sudah
meninggal. Kelemahan dakwaan itu dipersoalkan kuasa hukum terdakwa.
Hal kedua, Komnas HAM pun memutuskan untuk membentuk Komisi
Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) yang diketuai Dr Albert
Hasibuan. Padahal, sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang (UU) Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM berat yang terjadi
sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan HAM ad hoc. Pada Ayat 2 disebutkan: Pengadilan HAM ad hoc
Ayat 1 dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan
keputusan Presiden. UU Nomor 26 Tahun 2000 itu diundangkan 23
November 2000 sedang kasus Trisakti dan Semanggi terjadi tahun
1998. "KPP HAM akan bekerja atas dasar keadilan buat orang banyak,"
ujar Hasibuan memberikan argumentasi.
***
PANSUS Trisakti dan Semanggi dibentuk setelah DPR "sukses"
membentuk Pansus dan menyelidiki kasus Buloggate dan Bruneigate yang
melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat itu, kelompok
masyarakat mengkritik dan mengecam para politisi di DPR yang tidak
responsif terhadap korban pelanggaran HAM, kasus Trisakti dan
Semanggi, yang telah mengantarkan mereka duduk di Senayan.
Dalam suasana politik dan tekanan politik seperti itulah lahir
keputusan Bamus DPR untuk membentuk Pansus Trisakti yang diketuai
Panda Nababan, anggota DPR dari PDI Perjuangan. Tak terlalu jelas
betul, apakah motivasi pembentukan Pansus Trisakti semata-mata
sebagai make-up politik para politisi di Senayan atau memang secara
jujur dan tulus untuk mengemban perintah Pasal 43 UU No 26/2000.
Pasal itu memberikan kewenangan para politisi di DPR untuk
merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden terhadap kasus
pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU No 26/2000 terbentuk.
Sesuai pantauan Tim Monitoring Pansus Trisakti/Semanggi,
keseriusan para politisi di Senayan untuk menyelidiki ketiga kasus
itu amat diragukan. Tingkat kehadiran mereka hanya 25 persen. Bahkan,
dalam kurun waktu 30 Januari hingga 29 Maret 2001, di mana
berlangsung 17 kali Rapat Dengar Pendapat Umum ada sebelas anggota
Pansus yang sama sekali tak pernah hadir. Di antara mereka adalah
elite-elite partai yang selama ini sering berteriak lantang di media
massa. Hanya Panda Nababan, Ketua Pansus, yang tak pernah absen.
Suasana itu berbeda ketika anggota DPR menggelar Pansus Buloggate.
Rekomendasi DPR yang memutuskan agar kasus Trisakti, Semanggi I,
dan II diselesaikan melalui pengadilan biasa (militer) juga
dipertanyakan keabsahannya. Tak ada satu pun landasan hukum (baik itu
UUD 1945 beserta Perubahannya, Ketetapan MPR, maupun undang-undang)
yang memberi kewenangan kepada DPR untuk menentukan kompetensi
absolut sebuah peradilan. Apakah sebuah sengketa itu akan diadili di
pengadilan militer, pengadilan HAM ad hoc, pengadilan agama,
pengadilan tata usaha negara sama sekali bukan kewenangan DPR untuk
menentukan. Itu adalah wilayah kewenangan kekuasaan yudikatif.
"DPR telah mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung," ujar Binsar
Gultom, seorang hakim di PN Bogor. Gultom menilai, DPR bukanlah
lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa kasus Trisakti dan
Semanggi merupakan pelanggaran HAM biasa dan bukanlah pelanggaran HAM
berat sehingga harus diadili di Pengadilan Militer.
Sesuai dengan
Ketetapan MPR No III/MPR/1978, UU No 14/1970 tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No 39/1999 memberi
kekuasaan kepada MA untuk memeriksa dan memutus sengketa tentang
kewenangan mengadili (kompetensi absolut). "MA seharusnya mengambil
inisiatif untuk menuntaskan beda pendapat ini sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki MA," kata Gultom.
***
TERLEPAS dari masalah perdebatan yuridis ada sebuah pertanyaan
besar yang belum terjawab. Mengapa DPR menggabungkan obyek
penyelidikan tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II menjadi
satu kesatuan. Padahal semua orang tahu, ketiga tragedi yang
menewaskan sejumlah anak bangsa itu terjadi pada waktu yang berbeda,
suasana politik yang berbeda, dan latar belakang kejadian yang
berbeda.
Tragedi Trisakti terjadi 12 Mei 1998 di halaman Kampus Trisakti.
Pada saat itu, aparat keamanan secara membabi buta menembaki
mahasiswa Trisakti yang sedianya akan melakukan long march ke DPR
menuntut Presiden Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Empat
mahasiswa Trisakti tewas.
Sebagai reaksi atas penembakan itu, terjadilah kerusuhan sosial
di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Aparat keamanan tak mampu
mengendalikan keadaan sehingga ribuan orang tewas dan ratusan
bangunan dibakar. Justru pada saat genting seperti itu, para petinggi
militer sedang tidak berada di Jakarta dan baru tiba di Jakarta dari
Malang pada siang harinya.
Tragedi Trisakti dan kerusuhan sosial di Jakarta (13-15 Mei 1998)
tetap merupakan sejarah hitam bangsa Indonesia. Tak ada satu pun yang
menyatakan diri bertanggung jawab atau dinyatakan bertanggung jawab
atas peristiwa yang memilukan tersebut.
Pansus DPR pun tidak menyentuh dan tidak ada upaya untuk mencari
tahu rentetan kerusuhan sebagai dampak dari penembakan mahasiswa
Trisakti. Pansus DPR membatasi diri untuk menyelidiki siapa yang
bertanggung jawab atas penembakan mahasiswa Trisakti.
Padahal jika ada niatan untuk itu, DPR bisa menggunakan bahan-
bahan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagai titik pijak untuk
meneliti tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei.
Dalam laporan TGPF yang belum pernah dipublikasikan tersebut,
bisa dilihat sebuah laporan yang cukup komprehensif yang bisa
menjelaskan duduk persoalan kerusuhan Mei. Dalam laporan itu termuat
sejumlah kesaksian dari korban, pelaku di lapangan, dan analisa
terhadap terjadinya kerusuhan sosial tersebut.
Sedang Tragedi Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 itu
diawali dengan gerakan kelompok mahasiswa yang menolak pelaksanaan
Sidang Istimewa MPR yang digelar pada masa pemerintahan Presiden BJ
Habibie. Aksi penentangan terhadap pelaksanaan Sidang Istimewa MPR
itu menewaskan 17 orang baik sipil dan militer, dan 456 orang luka-
luka. Sejauh ini juga belum ada pertanggungjawaban apapun terhadap
peristiwa tersebut.
Tragedi Semanggi II terjadi 22-24 September 1999. Peristiwa itu
terjadi ketika mahasiswa dan rakyat bergabung rencana pengesahan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Keadaan Bahaya yang
dibahas DPR dan pemerintahan Presiden BJ Habibie.
Aksi massa yang memenuhi Jalan Sudirman kembali dihadapi dengan
kekerasan oleh aparat sehingga sembilan orang tewas (seorang di
antaranya mahasiswa UI Yun Hap). Belum juga ada penjelasan resmi dan
pertanggungjawaban atas Tragedi Semanggi II, selain penjelasan
seorang prajurit Kostrad akan diadili atas tuduhan menembak Yun Hap,
meskipun persidangan itu belum dilangsungkan.
***
PENGGABUNGAN tiga tragedi dalam sebuah Pansus inilah yang
sebenarnya menjadi titik lemah dari DPR untuk menggolkan pengadilan
HAM ad hoc. Fraksi di DPR yang menolak merekomendasikan pengadilan
HAM ad hoc sebagaimana dilaporkan Panda Nababan dalam Rapat Paripurna
DPR, berpendapat bahwa ketiga tragedi itu tidak punya kaitan sama
sekali dan tidak saling berhubungan.
"Partisipasi politik" masyarakat pada ketiga kasus tersebut
berbeda dalam dimensi waktu, dimensi hubungan sebuah peristiwa,
metode pengamanan, serta kebijakan yang diputuskan, meskipun diakui
akibat dari penanganan yang represif tersebut telah jatuh korban jiwa.
Apakah dalam ketiga kasus tersebut terjadi pelanggaran HAM berat
memang masih menjadi perdebatan. Kelompok yang menolak menggunakan
definisi pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan Pasal 9 UU No
26/2000 tentang Kriteria Pelanggaran HAM Berat, yaitu kejahatan
kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah salah satu
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas
atau sistemik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara
langsung terhadap penduduk si-pil, berupa (a) pembunuhan, (b)
pemusnahan, (c) perbudakan, (d) pengusiran pendudukan secara paksa,
(e) perampasan kemerdekaan, (f) penyiksaan, (g) perkosa-an, (h)
penganiayaan terhadap kelompok tertentu, (i) penghilangan orang
secara paksa, dan (j) kejahatan apartheid.
Dengan menggunakan teori pembuktian seperti layaknya sebuah
persidangan, DPR memfokuskan pada unsur sistematis, terencana,
konseptual serta meluas yang harus terpenuhi untuk mengategorikan
ketiga kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat. Unsur sistematis,
menurut DPR, tidak terbukti karena rezim dan kasusnya berbeda. Unsur
terencana dan konseptual juga tidak terpenuhi karena rezimnya
berbeda, tujuannya berbeda, kasusnya berbeda, latar belakangnya
berbeda, dan tidak ada perintah tertulis untuk menggunakan peluru
tajam. Unsur meluas juga dinyatakan tidak terbukti.
Sedang fraksi yang mengategorikan ketiga kasus sebagai
pelanggaran HAM berat berargumen intensnya penggunaan kekerasan yang
dilakukan aparat keamanan untuk meredam aksi massa telah
mengakibatkan sejumlah korban tewas. Karena dominannya kekerasan
adalah lumrah bila ada penilaian masyarakat bahwa setiap korban jatuh
bukanlah karena kesalahan prosedur melainkan hasil prosedur yang
memang sengaja dipilih dan telah digariskan. Masyarakat memandang
penanganan ketiga tragedi itu secara sengaja dipilih dan telah
digariskan sehingga tindakan itu bisa dianggap sebagai tindakan
berencana dan sistematik sehingga memenuhi unsur terjadinya
pelanggaran HAM berat.
Dengan meneliti fakta-fakta yang ada, sebenarnya dugaan
terjadinya pelanggaran HAM berat akan lebih bisa diterima jika Pansus
DPR lebih memfokuskan pada tragedi Trisakti dan kerusuhan 13-15 Mei.
Unsur yang dipersyaratkan sebagai terjadinya pelanggaran HAM berat
lebih bisa dipenuhi jika penelitian terfokus pada kasus Trisakti dan
Kerusuhan Mei. Pertanyaannya sekarang mengapa obyek penelitian itu
harus digabungkan yang berakibat DPR sulit merekomendasikan
konstruksi terjadinya sebuah pelanggaran berat HAM.
Juga tetap menjadi pertanyaan apakah langkah DPR menggunakan
teori-teori pembuktian untuk mematahkan sangkaan terjadi pelanggaran
HAM berat, masih merupakan kewenangan dari DPR. Orang awam akan
mengatakan tidak. Kesimpulan DPR yang menilai bahwa kasus Trisakti
dan Semanggi bukan pelanggaran HAM berat keputusan langkah DPR yang
telah melampaui kewenangan yang diberikan konstitusi dan undang-
undang kepada DPR.
Terlepas dari kontroversi itu, sejarah hitam bangsa Indonesia
dalam kerusuhan 13-15 Mei, Semanggi I, Semanggi II, Tanjung Priok,
Timtim tetap harus dituntaskan dan didudukkan persoalannya. "Bagi
saya yang perlu adalah akuntabilitas publik pada rakyat dan keluarga
korban yang telah mengeluarkan darah," ujar Hermawan Sulistyo, Tim
Asistensi TGPF Kerusuhan Mei.
KPP HAM Trisakti bisa belajar dari rekomendasi DPR. Akan lebih
baik, kalau KPP HAM Trisakti lebih mendalami Tragedi Trisakti dan
Kerusuhan Mei yang bahan-bahannya sudah ada di TGPF. Kerusuhan Mei
juga bisa ditarik ke belakang dengan menelaah kerusuhan di Medan dan
Surakarta pada saat yang hampir bersamaan. Jika itu diteliti akan
bisa ditemukan jawaban mengapa tidak tampak aparat keamanan pada
tanggal 14 Mei 1998, saat kerusuhan sosial di Jakarta mencapai
puncaknya.
Kasus Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi pada saat BJ
Habibie menjadi Presiden juga harus ditelaah untuk mencari penanggung
jawab dari tragedi itu. Namun, rasanya akan lebih baik, jika obyek
penyelidikan dipisahkan antara Trisakti dan Semanggi.
Adalah kenyataan bahwa belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM
pada masa lalu maupun pada masa sekarang yang bisa dituntaskan,
kendati sejumlah Pansus DPR telah dibentuk dan sejumlah KPP HAM telah
dibentuk. Pelanggaran HAM kasus Timtim yang sudah rampung pun belum
bisa digelar. Pertanyaannya adalah adakah niat dari bangsa ini untuk
menyelesaikan segala bentuk pelanggaran HAM pada masa lalu dan
sekarang dan kemudian menatap masa depan yang lebih baik. Atau isu
pelanggaran HAM akan tetap dijadikan komoditas politik untuk
kepentingan kekuasaan.
Masih Sebatas Komoditas Politik
KOMPAS
Kamis, 11 Jan 2001
Halaman: 8
Budiman Tanuredjo
Penuntasan Pelanggaran HAM
MASIH SEBATAS KOMODITAS POLITIK
MINGGU pertama bulan Desember 2000 masyarakat dikejutkan dengan
rencana Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) memeriksa
sejumlah perwira TNI/Polri untuk kepentingan penyelidikan kasus
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (Timtim).
Peristiwa itu membangkitkan emosi nasionalisme dari sebagian
kalangan masyarakat. Bahkan, sampai terjadi unjuk rasa yang sempat
memukul-mukul bahkan menginjak-injak mobil pejabat UNTAET saat
pejabat PBB itu bertamu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Protes dan tanggapan datang silih berganti.
Perang pernyataan
antara Jaksa Agung Marzuki Darusman pada satu pihak dengan Tim
Advokasi HAM Perwira TNI dan DPR di sisi lain, terjadi begitu gencar.
Yang diprotes dan dikecam adalam Memorandum of Understanding (Mou)
yang ditandatangani Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Sergio Viera de
Mello dari UNTAET.
Isu itu bertahan sekitar satu minggu. Kemudian sepi. Tak ada lagi
berita soal rencana pemeriksaan sejumlah perwira TNI/ Polri oleh
UNTAET, setelah DPR dan Jaksa Agung bersepakat untuk membahas MoU
yang banyak mendapat protes tersebut.
Pada malam Natal, masyarakat kembali dikejutkan dengan ledakan
bom di beberapa tempat di Jakarta dan di beberapa daerah yang
menewaskan sejumlah orang dan melukai juga banyak orang. Forum
Indonesia Damai (FID) terbentuk dan menyatakan keprihatinan atas aksi
teror tersebut. Pemerintah pun sepakat membentuk Komisi Panel.
Kemudian, kembali terasa sepi. Baru hari Selasa lalu Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pernyataan resminya menuntut
dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap aksi
teror pemboman yang sempat mendapat banyak protes tersebut.
Sebelumnya berbagai peristiwa yang menarik perhatian publik silih
berganti. Saling menutup. Satu peristiwa belum tuntas, muncul isu
lain yang juga tak kalah menariknya. Tuntutan untuk penuntasan kasus
pelanggaran HAM pun datang silih berganti dari berbagai kelompok.
Setelah kasus Timtim ditangani, muncul tuntutan penuntasan kasus 27
Juli. Kemudian, muncul tuntutan kasus pelanggaran HAM di Aceh dan
Tanjung Priok. Namun, hingga kini belum ada kasus pelanggaran HAM
yang betul-betul tuntas. Begitu juga dengan berbagai kasus bom yang
tak satu pun terungkap.
***
"ITU lazim di masa yang sedang berubah," ucap Hasto Atmodjo, staf
pengajar sosiologi Universitas Nasional Jakarta kepada Kompas. Ia
menambahkan, di era yang sedang berubah, berbagai peristiwa datang
silih berganti. "Pers pun grudak-gruduk. Dari sebuah isu, pindah ke
isu yang lain," ucapnya.
Pers sebenarnya paling efektif untuk mempertahankan aktualitas
sebuah peristiwa. Pers bisa menjalankan peran untuk mengingatkan
bahwa ada masalah yang belum selesai. "Syukur kalau memang ada
lembaga yang menjalankan peran itu," ucapnya.Dia menambahkan,
seharusnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa menjalankan peran
untuk memonitor penanganan sebuah perkara.
Berbicara khusus soal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM,
Hasto berpendapat, sesungguhnya tidak ada komitmen yang
sungguh-sungguh dari pemerintah, termasuk juga DPR, untuk mencari
formula untuk menyelesaikannya. "Akar masalahnya sangat dalam,"
katanya.
Apa yang terjadi saat ini-tuntutan penuntasan kasus pelangagran
HAM oleh berbagai pihak- menurut Hasto, lebih merupakan komoditas
politik. Penuntasan kasus pelanggaran HAM belum dilihat sebagai
problem ideologi. Isu HAM telah bergeser untuk kepentingan politik
kelompok yang menyuarakannya.
Perang retorika antarelite untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM
dilihat Hendardi (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)
lebih sebagai sebuah lelucon. Keinginan korban untuk memperoleh
keadilan substansial seakan tenggelam dalam perdebatan prosedural,
soal surat-menyurat, serta soal ketiadaan aturan dan soal remeh-temeh
lainnya.
Bagi Hendardi, kenyataan itu adalah lelucon dari para elite
politik yang disuguhkan kepada publik. Padahal sebenarnya, menurut
pandangan Hendardi, tidak ada keinginan yang kuat untuk menuntaskan
kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. "Saya kadang
berpikir, elite politik yang berbicara dengan mengerenyitkan kening,
seakan serius untuk menuntaskan kasus masa lalu, padahal dia sedang
membohongi rakyatnya," ujar Hendardi suatu waktu.
Kehadiran tim penyelidik dari UNTAET sedikit banyak telah membuka
kembali debat atau wacana soal penuntasan kasus pengadilan HAM.
Perang pernyataan terbuka antara anggota parlemen ditambah para
pembela tersangka pelanggaran HAM dengan pemerintah, khususnya Jaksa
Agung Marzuki Darusman, secara tak sengaja membuka kembali wacana
publik bahwa belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang bisa
dituntaskan oleh pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid.
***
DALAM hal membangkitkan wacana, masyarakat patut berterima kasih
dengan hadirnya UNTAET. Kehadiran lembaga yang dicoba ditangkal
dengan isu nasionalisme serta diwarnai dengan unjuk rasa sekelompok
masyarakat yang tidak pada tempatnya, minimal telah membongkar
kembali kesadaran publik terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM
yang hampir saja dilupakan.
Kondisi ini amat memprihatinkan. Tuntutan atas penuntasan kasus
pelanggaran HAM sebenarnya sudah sering diteriakkan aktivis LSM di
Tanah Air. Namun, teriakan itu nyaris tak didengar oleh mereka yang
mempunyai kekuasaan. "Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lebih
takut dengan suara dari luar ketimbang suara rakyatnya sendiri,"
ucap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (Kontras), Munarman, dalam sebuah diskusi Obrolan Merdeka
akhir tahun lalu.
Munarman mencontohkan, penanganan kasus Aceh, Lampung, Tanjung
Priok. Respons pemerintah tidak "segawat" ketika tekanan datang dari
luar seperti kasus Timtim. Jika kecenderungan seperti ini diteruskan,
maka intervensi asing akan selalu membayangi penegakan hukum dalam
kasus pelanggaran HAM.
Bagi Hendardi, publik di Indonesia belum cukup punya kemampuan
untuk terus memonitor perjalanan sebuah kasus. Misalnya, kaburnya
Kapten Sudjono dalam kasus terbunuhnya Teungku Bantaqiah juga hampir
dilupakan publik. Pada awalnya memang diributkan, namun sekarang tak
jelas lagi di mana keberadaan Sudjono yang disebut-sebut sebagai
saksi kunci kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah.
***
ADALAH sebuah kenyataan, dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM
yang sering diteriakkan penuntasannya, baru pembunuhan Teungku
Bantaqiah yang sudah divonis majelis hakim Mahkamah Militer. Itu pun
sama sekali tidak memuaskan keluarga korban karena penanggung jawab
yang lebih tinggi tak pernah terjamah.
Sementara kasus pelanggaran HAM di Aceh sebagaimana
direkomendasikan Komisi Penyelidik Independen yang diketuai Amran
Zamzani, seperti kasus perkosaan di Pidie (1996), pembunuhan dan
penculikan di Rumah Geudong Pidie (1997-1998), pembunuhan dan
penghilangan orang di Desa Idi Cut (1999), penembakan di Simpang KKA
Krueng Geukeuh (1999), tak jelas lagi bagaimana penyelesaiannya.
Di luar kasus Aceh, beberapa kasus pelanggaran HAM yang dituntut
publik pun, hanya tampak ada geregetnya pada saat awal pemeriksaan.
Setelah itu, tak jelas lagi bentuk penyelesaiannya. Sebut saja kasus
penyerbuan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia
(DPP PDI) di Jl Diponegoro No 58 yang terjadi tanggal 27 Juli 1996.
Pada awalnya, Polri seakan tak ragu memeriksa setiap orang. Mantan
Ketua Umum PDI Soerjadi, Alex Widya Siregar, Buttu Hutapea, dan
Yorrys Raweyai sempat mendekam di tahanan Mabes Polri. Namun, dalam
perkembangannya, tak diketahui lagi kemajuan penanganan perkara
tersebut.
Penanganan kasus pelanggaran HAM kasus 27 Juli misalnya, awalnya
ditangani Polri, dikonsultasikan DPR-Pemerintah, kemudian ditangani
Tim Koneksitas. Kasus Timtim menggunakan Komisi Penyelidik
Pelanggaran HAM Timtim, diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk disidik,
kemudian juga berhenti karena Pengadilan HAM Ad Hoc belum terbentuk.
Kasus Tanjung Priok juga ditangani Komisi Penyelidik Pelanggaran
HAM Priok, diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus Teungku Bantaqiah
ditangani tim koneksitas dan peradilan koneksitas.
Terjadinya perbedaan pola penanganan bisa dimaklumi mengingat
aturan main baru dibuat setelah peristiwa itu terjadi. Harus juga
disadari, dalam pembuatan aturan main, sangat diwarnai
kepentingan-kepentingan politik. "Kita memang tak punya konsep
menyeluruh bagaimana kekerasan pada masa lalu akan diselesaikan. Yang
terjadi sekarang ini hanyalah akal-akalan untuk menutupi keterlibatan
mereka yang mempunyai kedudukan lebih tinggi," ucap Hendardi.
***
DARI berbagai kenyataan itu memang muncul satu pertanyaan, apakah
memang elite bangsa ini ingin menyelesaikan berbagai kasus
pelanggaran HAM? Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
No IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
sebenarnya telah tegas memerintahkan kepada Presiden untuk
menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum
dan hak asasi masnuia yang belum ditangani secara tuntas.
Sidang Tahunan MPR Agustus 2000 pun telah memberikan evaluasi
soal kinerja pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam bidang
penuntasan kasus pelanggaran HAM. Sesuai dengan Tap MPR No
VIII/MPR/2000, MPR menilai penyelesaian kasus pelanggaran HAM masih
terkesan lamban, diskriminatif, dan belum tuntas, sementara praktik
pelanggaran HAM tetap berlangsung bahkan sering terjadi
penyalahgunaan upaya penegakan HAM. Untuk itu, MPR menugaskan
Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu secara
serius dan adil.
Namun, di lapangan kenyataannya kadang terasa menjengkelkan
ketika upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM Timtim tersendat-
sendat karena persoalan teknis prosedural. Pingpong antara DPR dan
pemerintah terjadi. Pananganan kasus Timtim bisa menjadi contoh.
Ketua Tim Penyidik Gabungan Kasus Pelanggaran HAM Timtim MA Rachman
menyatakan siap untuk melimpahkan berkas kasus pelanggaran HAM.
Namun, Rachman pun bertanya mau dilimpahkan ke mana karena Pengadilan
HAM Ad Hoc belum terbentuk.
Dalam Pasal 43 Undang-undang (UU) No 26/2000 disebutkan:
(1)Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya
Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc;
(2) Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat RI berdasarkan peristiwa
tertentu dengan Keputusan Presiden.
Pasal 43 itu sebenarnya sudah cukup jelas. Bahwa, pembentukan
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah atas usulan DPR. Namun, apa yang ditulis
di undang-undang berbeda dengan kenyataan. Seperti dikatakan Ketua
DPR Akbar Tandjung bahwa pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung diminta
untuk mengajukan kepada DPR soal pembentukan Peradilan HAM Ad Hoc
serta alasan-alasannya. Memang menjadi pertanyaan, mengapa Ketua DPR
harus menanti usulan dari pemerintah, kalau toh kewenangan untuk
membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc berada di tangan pemerintah.
Jaksa Agung Marzuki Darusman pun langsung menyambar pernyataan
Ketua DPR Akbar Tandjung. Kejaksaan pasti akan mengajukan surat
permintaan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. "Tidak perlu menunggu
reses, kejaksaan tinggal menunggu penyelesaian administratif saja,"
kata Marzuki. (Kompas, 21/12/2000)
Penegasan Marzuki itu seakan menutup pembicaraan soal Pengadilan
HAM Ad Hoc di media massa. Namun, hingga kini gelagat untuk segera
terbentuknya pengadilan terkait sama sekali belum terlihat. Nasib
korban pelanggaran HAM pun masih tetap tidak jelas.
Kalaupun permohonan pembentukan pengadilan HAM ad hoc telah
dilayangkan, mekanisme pengambilan keputusan bisa diprediksi tidak
akan mudah. Pengambilan keputusan di DPR soal perlu tidaknya
pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc-diprediksi tidak terlalu mudah.
Kepentingan faksi-faksi politik di DPR akan sangat me-nentukan.
Sebuah kelompok mungkin akan mendorong penuntasan kasus Timtim dan
kasus 27 Juli, kelompok lain mungkin akan mendesak penuntasan kasus
Priok atau Lampung. Bisa juga akan muncul kelompok yang menginginkan
kasus tahun 1965 dibongkar, namun ada juga kelompok yang menentang.
Proses pengambilan keputusan yang rumit sangat mungkin akan membuat
DPR tidak mengambil keputusan apa-apa, yang kemudian menempatkan DPR
sebagai lembaga yang menciptakan impunity.
Kamis, 11 Jan 2001
Halaman: 8
Budiman Tanuredjo
Penuntasan Pelanggaran HAM
MASIH SEBATAS KOMODITAS POLITIK
MINGGU pertama bulan Desember 2000 masyarakat dikejutkan dengan
rencana Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) memeriksa
sejumlah perwira TNI/Polri untuk kepentingan penyelidikan kasus
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (Timtim).
Peristiwa itu membangkitkan emosi nasionalisme dari sebagian
kalangan masyarakat. Bahkan, sampai terjadi unjuk rasa yang sempat
memukul-mukul bahkan menginjak-injak mobil pejabat UNTAET saat
pejabat PBB itu bertamu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Protes dan tanggapan datang silih berganti.
Perang pernyataan
antara Jaksa Agung Marzuki Darusman pada satu pihak dengan Tim
Advokasi HAM Perwira TNI dan DPR di sisi lain, terjadi begitu gencar.
Yang diprotes dan dikecam adalam Memorandum of Understanding (Mou)
yang ditandatangani Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Sergio Viera de
Mello dari UNTAET.
Isu itu bertahan sekitar satu minggu. Kemudian sepi. Tak ada lagi
berita soal rencana pemeriksaan sejumlah perwira TNI/ Polri oleh
UNTAET, setelah DPR dan Jaksa Agung bersepakat untuk membahas MoU
yang banyak mendapat protes tersebut.
Pada malam Natal, masyarakat kembali dikejutkan dengan ledakan
bom di beberapa tempat di Jakarta dan di beberapa daerah yang
menewaskan sejumlah orang dan melukai juga banyak orang. Forum
Indonesia Damai (FID) terbentuk dan menyatakan keprihatinan atas aksi
teror tersebut. Pemerintah pun sepakat membentuk Komisi Panel.
Kemudian, kembali terasa sepi. Baru hari Selasa lalu Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pernyataan resminya menuntut
dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap aksi
teror pemboman yang sempat mendapat banyak protes tersebut.
Sebelumnya berbagai peristiwa yang menarik perhatian publik silih
berganti. Saling menutup. Satu peristiwa belum tuntas, muncul isu
lain yang juga tak kalah menariknya. Tuntutan untuk penuntasan kasus
pelanggaran HAM pun datang silih berganti dari berbagai kelompok.
Setelah kasus Timtim ditangani, muncul tuntutan penuntasan kasus 27
Juli. Kemudian, muncul tuntutan kasus pelanggaran HAM di Aceh dan
Tanjung Priok. Namun, hingga kini belum ada kasus pelanggaran HAM
yang betul-betul tuntas. Begitu juga dengan berbagai kasus bom yang
tak satu pun terungkap.
***
"ITU lazim di masa yang sedang berubah," ucap Hasto Atmodjo, staf
pengajar sosiologi Universitas Nasional Jakarta kepada Kompas. Ia
menambahkan, di era yang sedang berubah, berbagai peristiwa datang
silih berganti. "Pers pun grudak-gruduk. Dari sebuah isu, pindah ke
isu yang lain," ucapnya.
Pers sebenarnya paling efektif untuk mempertahankan aktualitas
sebuah peristiwa. Pers bisa menjalankan peran untuk mengingatkan
bahwa ada masalah yang belum selesai. "Syukur kalau memang ada
lembaga yang menjalankan peran itu," ucapnya.Dia menambahkan,
seharusnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa menjalankan peran
untuk memonitor penanganan sebuah perkara.
Berbicara khusus soal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM,
Hasto berpendapat, sesungguhnya tidak ada komitmen yang
sungguh-sungguh dari pemerintah, termasuk juga DPR, untuk mencari
formula untuk menyelesaikannya. "Akar masalahnya sangat dalam,"
katanya.
Apa yang terjadi saat ini-tuntutan penuntasan kasus pelangagran
HAM oleh berbagai pihak- menurut Hasto, lebih merupakan komoditas
politik. Penuntasan kasus pelanggaran HAM belum dilihat sebagai
problem ideologi. Isu HAM telah bergeser untuk kepentingan politik
kelompok yang menyuarakannya.
Perang retorika antarelite untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM
dilihat Hendardi (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)
lebih sebagai sebuah lelucon. Keinginan korban untuk memperoleh
keadilan substansial seakan tenggelam dalam perdebatan prosedural,
soal surat-menyurat, serta soal ketiadaan aturan dan soal remeh-temeh
lainnya.
Bagi Hendardi, kenyataan itu adalah lelucon dari para elite
politik yang disuguhkan kepada publik. Padahal sebenarnya, menurut
pandangan Hendardi, tidak ada keinginan yang kuat untuk menuntaskan
kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. "Saya kadang
berpikir, elite politik yang berbicara dengan mengerenyitkan kening,
seakan serius untuk menuntaskan kasus masa lalu, padahal dia sedang
membohongi rakyatnya," ujar Hendardi suatu waktu.
Kehadiran tim penyelidik dari UNTAET sedikit banyak telah membuka
kembali debat atau wacana soal penuntasan kasus pengadilan HAM.
Perang pernyataan terbuka antara anggota parlemen ditambah para
pembela tersangka pelanggaran HAM dengan pemerintah, khususnya Jaksa
Agung Marzuki Darusman, secara tak sengaja membuka kembali wacana
publik bahwa belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang bisa
dituntaskan oleh pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid.
***
DALAM hal membangkitkan wacana, masyarakat patut berterima kasih
dengan hadirnya UNTAET. Kehadiran lembaga yang dicoba ditangkal
dengan isu nasionalisme serta diwarnai dengan unjuk rasa sekelompok
masyarakat yang tidak pada tempatnya, minimal telah membongkar
kembali kesadaran publik terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM
yang hampir saja dilupakan.
Kondisi ini amat memprihatinkan. Tuntutan atas penuntasan kasus
pelanggaran HAM sebenarnya sudah sering diteriakkan aktivis LSM di
Tanah Air. Namun, teriakan itu nyaris tak didengar oleh mereka yang
mempunyai kekuasaan. "Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lebih
takut dengan suara dari luar ketimbang suara rakyatnya sendiri,"
ucap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (Kontras), Munarman, dalam sebuah diskusi Obrolan Merdeka
akhir tahun lalu.
Munarman mencontohkan, penanganan kasus Aceh, Lampung, Tanjung
Priok. Respons pemerintah tidak "segawat" ketika tekanan datang dari
luar seperti kasus Timtim. Jika kecenderungan seperti ini diteruskan,
maka intervensi asing akan selalu membayangi penegakan hukum dalam
kasus pelanggaran HAM.
Bagi Hendardi, publik di Indonesia belum cukup punya kemampuan
untuk terus memonitor perjalanan sebuah kasus. Misalnya, kaburnya
Kapten Sudjono dalam kasus terbunuhnya Teungku Bantaqiah juga hampir
dilupakan publik. Pada awalnya memang diributkan, namun sekarang tak
jelas lagi di mana keberadaan Sudjono yang disebut-sebut sebagai
saksi kunci kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah.
***
ADALAH sebuah kenyataan, dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM
yang sering diteriakkan penuntasannya, baru pembunuhan Teungku
Bantaqiah yang sudah divonis majelis hakim Mahkamah Militer. Itu pun
sama sekali tidak memuaskan keluarga korban karena penanggung jawab
yang lebih tinggi tak pernah terjamah.
Sementara kasus pelanggaran HAM di Aceh sebagaimana
direkomendasikan Komisi Penyelidik Independen yang diketuai Amran
Zamzani, seperti kasus perkosaan di Pidie (1996), pembunuhan dan
penculikan di Rumah Geudong Pidie (1997-1998), pembunuhan dan
penghilangan orang di Desa Idi Cut (1999), penembakan di Simpang KKA
Krueng Geukeuh (1999), tak jelas lagi bagaimana penyelesaiannya.
Di luar kasus Aceh, beberapa kasus pelanggaran HAM yang dituntut
publik pun, hanya tampak ada geregetnya pada saat awal pemeriksaan.
Setelah itu, tak jelas lagi bentuk penyelesaiannya. Sebut saja kasus
penyerbuan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia
(DPP PDI) di Jl Diponegoro No 58 yang terjadi tanggal 27 Juli 1996.
Pada awalnya, Polri seakan tak ragu memeriksa setiap orang. Mantan
Ketua Umum PDI Soerjadi, Alex Widya Siregar, Buttu Hutapea, dan
Yorrys Raweyai sempat mendekam di tahanan Mabes Polri. Namun, dalam
perkembangannya, tak diketahui lagi kemajuan penanganan perkara
tersebut.
Penanganan kasus pelanggaran HAM kasus 27 Juli misalnya, awalnya
ditangani Polri, dikonsultasikan DPR-Pemerintah, kemudian ditangani
Tim Koneksitas. Kasus Timtim menggunakan Komisi Penyelidik
Pelanggaran HAM Timtim, diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk disidik,
kemudian juga berhenti karena Pengadilan HAM Ad Hoc belum terbentuk.
Kasus Tanjung Priok juga ditangani Komisi Penyelidik Pelanggaran
HAM Priok, diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus Teungku Bantaqiah
ditangani tim koneksitas dan peradilan koneksitas.
Terjadinya perbedaan pola penanganan bisa dimaklumi mengingat
aturan main baru dibuat setelah peristiwa itu terjadi. Harus juga
disadari, dalam pembuatan aturan main, sangat diwarnai
kepentingan-kepentingan politik. "Kita memang tak punya konsep
menyeluruh bagaimana kekerasan pada masa lalu akan diselesaikan. Yang
terjadi sekarang ini hanyalah akal-akalan untuk menutupi keterlibatan
mereka yang mempunyai kedudukan lebih tinggi," ucap Hendardi.
***
DARI berbagai kenyataan itu memang muncul satu pertanyaan, apakah
memang elite bangsa ini ingin menyelesaikan berbagai kasus
pelanggaran HAM? Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
No IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
sebenarnya telah tegas memerintahkan kepada Presiden untuk
menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum
dan hak asasi masnuia yang belum ditangani secara tuntas.
Sidang Tahunan MPR Agustus 2000 pun telah memberikan evaluasi
soal kinerja pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam bidang
penuntasan kasus pelanggaran HAM. Sesuai dengan Tap MPR No
VIII/MPR/2000, MPR menilai penyelesaian kasus pelanggaran HAM masih
terkesan lamban, diskriminatif, dan belum tuntas, sementara praktik
pelanggaran HAM tetap berlangsung bahkan sering terjadi
penyalahgunaan upaya penegakan HAM. Untuk itu, MPR menugaskan
Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu secara
serius dan adil.
Namun, di lapangan kenyataannya kadang terasa menjengkelkan
ketika upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM Timtim tersendat-
sendat karena persoalan teknis prosedural. Pingpong antara DPR dan
pemerintah terjadi. Pananganan kasus Timtim bisa menjadi contoh.
Ketua Tim Penyidik Gabungan Kasus Pelanggaran HAM Timtim MA Rachman
menyatakan siap untuk melimpahkan berkas kasus pelanggaran HAM.
Namun, Rachman pun bertanya mau dilimpahkan ke mana karena Pengadilan
HAM Ad Hoc belum terbentuk.
Dalam Pasal 43 Undang-undang (UU) No 26/2000 disebutkan:
(1)Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya
Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc;
(2) Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat RI berdasarkan peristiwa
tertentu dengan Keputusan Presiden.
Pasal 43 itu sebenarnya sudah cukup jelas. Bahwa, pembentukan
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah atas usulan DPR. Namun, apa yang ditulis
di undang-undang berbeda dengan kenyataan. Seperti dikatakan Ketua
DPR Akbar Tandjung bahwa pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung diminta
untuk mengajukan kepada DPR soal pembentukan Peradilan HAM Ad Hoc
serta alasan-alasannya. Memang menjadi pertanyaan, mengapa Ketua DPR
harus menanti usulan dari pemerintah, kalau toh kewenangan untuk
membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc berada di tangan pemerintah.
Jaksa Agung Marzuki Darusman pun langsung menyambar pernyataan
Ketua DPR Akbar Tandjung. Kejaksaan pasti akan mengajukan surat
permintaan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. "Tidak perlu menunggu
reses, kejaksaan tinggal menunggu penyelesaian administratif saja,"
kata Marzuki. (Kompas, 21/12/2000)
Penegasan Marzuki itu seakan menutup pembicaraan soal Pengadilan
HAM Ad Hoc di media massa. Namun, hingga kini gelagat untuk segera
terbentuknya pengadilan terkait sama sekali belum terlihat. Nasib
korban pelanggaran HAM pun masih tetap tidak jelas.
Kalaupun permohonan pembentukan pengadilan HAM ad hoc telah
dilayangkan, mekanisme pengambilan keputusan bisa diprediksi tidak
akan mudah. Pengambilan keputusan di DPR soal perlu tidaknya
pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc-diprediksi tidak terlalu mudah.
Kepentingan faksi-faksi politik di DPR akan sangat me-nentukan.
Sebuah kelompok mungkin akan mendorong penuntasan kasus Timtim dan
kasus 27 Juli, kelompok lain mungkin akan mendesak penuntasan kasus
Priok atau Lampung. Bisa juga akan muncul kelompok yang menginginkan
kasus tahun 1965 dibongkar, namun ada juga kelompok yang menentang.
Proses pengambilan keputusan yang rumit sangat mungkin akan membuat
DPR tidak mengambil keputusan apa-apa, yang kemudian menempatkan DPR
sebagai lembaga yang menciptakan impunity.
Dua Wajah Hak Asasi Manusia
KOMPAS
10 Desember 2007
Deklarasi HAM
Dua Wajah Hak Asasi Manusia
Budiman Tanuredjo
Memasuki hotel-hotel mewah, pusat perbelanjaan di Jakarta, kantor pemerintahan, orang harus melalui serangkaian pemeriksaan. Bagasi mobil dibuka, tas jinjing diharuskan melalui alat pemindai. Di kompleks-kompleks perumahan, portal dibangun dengan alasan keamanan.
Potret kehidupan seperti itu menunjukkan bahwa hak atas rasa aman, yang merupakan kebebasan dasar manusia, masih menjadi masalah di ibu kota negara dan mungkin juga tempat lain. Teroris maupun kelompok lain masih mengusik rasa aman di berbagai tempat. ”Memang masih ada masalah mengenai rasa aman,” ujar anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat, Nusa Tenggara Timur II) menanggapi situasi hak asasi manusia di Indonesia.
Hak atas rasa aman adalah salah satu bagian dari Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia (HAM) yang dideklarasikan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 10 Desember 1948, 59 tahun lalu. Deklarasi itu disetujui Sidang Umum PBB—tanpa ada suara yang menolak—pada malam 10 Desember 1948.
Pernyataan semesta hak asasi manusia yang merupakan wujud komitmen global agar pemerintah menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia. Pemerintah memang menjadi aktor dominan dalam konteks tersebut. Meski demikian, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia, di seluruh muka bumi, adalah sebuah perjuangan yang panjang, termasuk juga di Indonesia.
Di Indonesia, setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, hak-hak politik individu menemukan tempatnya. Rakyat bebas berpendapat dan berekspresi. Organisasi massa dan partai politik—sebagai wujud kebebasan berorganisasi—tumbuh menjamur. Pers pun menikmati masa-masa kebebasannya.Namun, justru seiring dengan melemahnya negara, kebebasan sipil, khususnya soal kebebasan beragama, menghadapi ancaman. ”Itu ditandai dengan munculnya peraturan-peraturan daerah yang anti-HAM,” ujar Rafendi Djamin, Koordinator Human Right Working Group.
Pelanggaran terhadap kebebasan beragama justru dilakukan oleh sesama kelompok masyarakat yang ”direstui” negara.Dua wajah Wajah HAM Indonesia bisa dilihat dari dua wajah yang kontradiktif. Indonesia menampakkan wajahnya yang indah dengan terus diproduknya sejumlah undang-undang untuk melindungi HAM, meratifikasi Kovenan Internasional dan diadopsi dalam sistem hukum nasional.
Baik anggota Komisi III DPR Benny K Harman, Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi, maupun Koordinator Human Right Working Group Rafendi Djamin menilai, kondisi HAM di Indonesia membaik, tetapi tidak cukup signifikan. Rafendi sendiri memuji langkah pemerintah mengizinkan tiga pelapor khusus PBB datang ke Indonesia.Pada tahun 2007, Indonesia mengizinkan tiga pelapor khusus PBB untuk datang ke Indonesia. Diplomat Indonesia juga dipercaya duduk sebagai Ketua Dewan HAM PBB di Geneva, Swiss. ”Datangnya tiga pelapor khusus PBB itu saja sudah luar biasa,” kata Rafendi.
Pejabat PBB yang datang ke Indonesia adalah Manfred Nowak yang juga Direktur Institut Ludwig Boltzmann untuk HAM. Pejabat lainnya adalah Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM Hina Jilani yang datang Juni lalu, dan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB Louise Arbour yang berkunjung bulan Juli lalu.Rafendi mengakui, kebijakan pemerintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri, untuk berkooperasi dengan dunia internasional merupakan langkah yang patut dipuji dan ikut membantu citra Indonesia di mata internasional.
Meski demikian, kebijakan diplomasi yang agresif itu tidak cukup ditunjang dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. ”Tak ada satu pun kasus masa lalu yang diselesaikan sejak jatuhnya Presiden Soeharto,” kata Hendardi.Peristiwa Tanjung Priok 1984 memang dicoba diselesaikan, tetapi faktanya, secara legal tak ada yang bertanggung jawab atas kasus itu.
Semua terdakwa yang diajukan ke pengadilan mendapatkan kebebasan. Begitu juga dengan kasus penyerbuan Kantor DPP PDI 27 Juli 1996 yang mengakibatkan kerusuhan di sebagian wilayah Jakarta, tak ada juga yang bertanggung jawab. Tak jauh berbeda dengan kasus penculikan aktivis, peristiwa Mei 1998, tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II.
Semua kasus yang meluluhlantakkan Jakarta tak ada satu pun orang yang bertanggung jawab. Sementara korban dan keluarga korban tetaplah dalam kesunyian dan kesendirian dalam penderitaan.Bagi Wahyu Susilo, adik Widji Thukul, aktivis yang hilang, isu HAM telah banyak dilupakan orang. ”Ketika saya berbicara soal kakak saya, orang bertanya: Anda ini ngomong apa. Masyarakat memang telah lupa karena memang ada keinginan untuk melupakan berbagai pelanggaran HAM masa lalu,” katanya. Widji adalah salah satu korban penculikan di era Orde Baru yang tak diketahui nasibnya.
Upaya keluarga korban pelanggaran HAM melakukan aksi Kamisan yang lebih dari 50 kali dilakukan gagal menarik perhatian publik. ”Masyarakat kita memang pelupa atau telah berhasil dilupakan,” katanya.Adalah sebuah fakta bahwa era reformasi telah mengantarkan sejumlah orang menikmati madu kekuasaan. Sejumlah aktivis yang dulu korban kini telah ikut mereguk kursi kekuasaan, entah menjadi komisaris atau jabatan lainnya. Namun, ada pula yang nasibnya terlunta-lunta.
Kekuasaan sipil, termasuk juga keluarga korban, terpecah-pecah.Sejak Widji Thukul hilang, menurut Wahyu, tak ada satu pun pejabat pemerintah yang menaruh perhatian. Padahal, uluran pemerintah diperlukan untuk memperjelas status sipil Sipon (istri Widji). Karena ketidakjelasan status sipil Sipon—apakah berstatus janda atau masih bersuami—ia kesulitan untuk memperoleh kredit dari bank dan mengurus sertifikat tanah. ”Status sipil itu selalu ditanyakan. Tapi tak pernah jelas. Mengapa, misalnya, pemerintah tak menerbitkan sertifikat yang menyatakan Widji hilang atau bagaimana,” katanya.
Terpinggirkan
Di Indonesia, isu HAM memang telah terpinggirkan. Diskursus soal HAM di media massa pun tampak cenderung menurun. Lupanya masyarakat adalah kesuksesan dari aktor-aktor yang ingin melupakan masalah HAM masa lalu.Apa yang dialami Sipon dan korban pelanggaran HAM lainnya sejalan dengan apa yang ditulis Haryatmoko dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan (2003). Ia menulis, tak pernah terungkap siapa pelaku-pelaku yang bertanggung jawab. Korban pun sulit mendapatkan pengakuan sebagai korban, bahkan mengalami viktimisasi kedua. Orang dihambat untuk mengetahui dan mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Semua dikaburkan, supaya orang lupa. Ingatan sosial dipaksa menelan kebohongan.Selanjutnya, Haryatmoko menulis, ”Bangsa yang tanpa ingatan sosial adalah bangsa tanpa masa depan”.
Benarkah?
Mungkin sejarahlah yang akan menentukan.
Ritual atau proses peringatan Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia 10 Desember 2007 ini haruslah dijadikan momentum untuk memusatkan kembali perhatian publik atas isu hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman, hak untuk hidup, atau hak untuk mendapatkan keadilan. Energi untuk berseminar, berunjuk rasa, harus ditransformasi menjadi energi untuk melawan lupa.Humanisme harus dikembalikan pada tempatnya yang sah sebagai suatu pusat perhatian budaya dan peradaban.
Menarik apa yang ditulis Pangeran Sadruddin Aga Khan, yang pernah menjadi Ketua The Independent Commission on International Humanitarian Issues. Ia menulis, humanisme adalah orientasi dasar ke arah kepentingan dan kesejahteraan seluruh bangsa manusia. Ia menuntut bahwa apa saja yang menyimpang dari kesejahteraan manusia harus dipertanyakan, terlepas dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kekuasaan politik, atau kestabilan suatu tatanan.
10 Desember 2007
Deklarasi HAM
Dua Wajah Hak Asasi Manusia
Budiman Tanuredjo
Memasuki hotel-hotel mewah, pusat perbelanjaan di Jakarta, kantor pemerintahan, orang harus melalui serangkaian pemeriksaan. Bagasi mobil dibuka, tas jinjing diharuskan melalui alat pemindai. Di kompleks-kompleks perumahan, portal dibangun dengan alasan keamanan.
Potret kehidupan seperti itu menunjukkan bahwa hak atas rasa aman, yang merupakan kebebasan dasar manusia, masih menjadi masalah di ibu kota negara dan mungkin juga tempat lain. Teroris maupun kelompok lain masih mengusik rasa aman di berbagai tempat. ”Memang masih ada masalah mengenai rasa aman,” ujar anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat, Nusa Tenggara Timur II) menanggapi situasi hak asasi manusia di Indonesia.
Hak atas rasa aman adalah salah satu bagian dari Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia (HAM) yang dideklarasikan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 10 Desember 1948, 59 tahun lalu. Deklarasi itu disetujui Sidang Umum PBB—tanpa ada suara yang menolak—pada malam 10 Desember 1948.
Pernyataan semesta hak asasi manusia yang merupakan wujud komitmen global agar pemerintah menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia. Pemerintah memang menjadi aktor dominan dalam konteks tersebut. Meski demikian, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia, di seluruh muka bumi, adalah sebuah perjuangan yang panjang, termasuk juga di Indonesia.
Di Indonesia, setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, hak-hak politik individu menemukan tempatnya. Rakyat bebas berpendapat dan berekspresi. Organisasi massa dan partai politik—sebagai wujud kebebasan berorganisasi—tumbuh menjamur. Pers pun menikmati masa-masa kebebasannya.Namun, justru seiring dengan melemahnya negara, kebebasan sipil, khususnya soal kebebasan beragama, menghadapi ancaman. ”Itu ditandai dengan munculnya peraturan-peraturan daerah yang anti-HAM,” ujar Rafendi Djamin, Koordinator Human Right Working Group.
Pelanggaran terhadap kebebasan beragama justru dilakukan oleh sesama kelompok masyarakat yang ”direstui” negara.Dua wajah Wajah HAM Indonesia bisa dilihat dari dua wajah yang kontradiktif. Indonesia menampakkan wajahnya yang indah dengan terus diproduknya sejumlah undang-undang untuk melindungi HAM, meratifikasi Kovenan Internasional dan diadopsi dalam sistem hukum nasional.
Baik anggota Komisi III DPR Benny K Harman, Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi, maupun Koordinator Human Right Working Group Rafendi Djamin menilai, kondisi HAM di Indonesia membaik, tetapi tidak cukup signifikan. Rafendi sendiri memuji langkah pemerintah mengizinkan tiga pelapor khusus PBB datang ke Indonesia.Pada tahun 2007, Indonesia mengizinkan tiga pelapor khusus PBB untuk datang ke Indonesia. Diplomat Indonesia juga dipercaya duduk sebagai Ketua Dewan HAM PBB di Geneva, Swiss. ”Datangnya tiga pelapor khusus PBB itu saja sudah luar biasa,” kata Rafendi.
Pejabat PBB yang datang ke Indonesia adalah Manfred Nowak yang juga Direktur Institut Ludwig Boltzmann untuk HAM. Pejabat lainnya adalah Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM Hina Jilani yang datang Juni lalu, dan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB Louise Arbour yang berkunjung bulan Juli lalu.Rafendi mengakui, kebijakan pemerintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri, untuk berkooperasi dengan dunia internasional merupakan langkah yang patut dipuji dan ikut membantu citra Indonesia di mata internasional.
Meski demikian, kebijakan diplomasi yang agresif itu tidak cukup ditunjang dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. ”Tak ada satu pun kasus masa lalu yang diselesaikan sejak jatuhnya Presiden Soeharto,” kata Hendardi.Peristiwa Tanjung Priok 1984 memang dicoba diselesaikan, tetapi faktanya, secara legal tak ada yang bertanggung jawab atas kasus itu.
Semua terdakwa yang diajukan ke pengadilan mendapatkan kebebasan. Begitu juga dengan kasus penyerbuan Kantor DPP PDI 27 Juli 1996 yang mengakibatkan kerusuhan di sebagian wilayah Jakarta, tak ada juga yang bertanggung jawab. Tak jauh berbeda dengan kasus penculikan aktivis, peristiwa Mei 1998, tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II.
Semua kasus yang meluluhlantakkan Jakarta tak ada satu pun orang yang bertanggung jawab. Sementara korban dan keluarga korban tetaplah dalam kesunyian dan kesendirian dalam penderitaan.Bagi Wahyu Susilo, adik Widji Thukul, aktivis yang hilang, isu HAM telah banyak dilupakan orang. ”Ketika saya berbicara soal kakak saya, orang bertanya: Anda ini ngomong apa. Masyarakat memang telah lupa karena memang ada keinginan untuk melupakan berbagai pelanggaran HAM masa lalu,” katanya. Widji adalah salah satu korban penculikan di era Orde Baru yang tak diketahui nasibnya.
Upaya keluarga korban pelanggaran HAM melakukan aksi Kamisan yang lebih dari 50 kali dilakukan gagal menarik perhatian publik. ”Masyarakat kita memang pelupa atau telah berhasil dilupakan,” katanya.Adalah sebuah fakta bahwa era reformasi telah mengantarkan sejumlah orang menikmati madu kekuasaan. Sejumlah aktivis yang dulu korban kini telah ikut mereguk kursi kekuasaan, entah menjadi komisaris atau jabatan lainnya. Namun, ada pula yang nasibnya terlunta-lunta.
Kekuasaan sipil, termasuk juga keluarga korban, terpecah-pecah.Sejak Widji Thukul hilang, menurut Wahyu, tak ada satu pun pejabat pemerintah yang menaruh perhatian. Padahal, uluran pemerintah diperlukan untuk memperjelas status sipil Sipon (istri Widji). Karena ketidakjelasan status sipil Sipon—apakah berstatus janda atau masih bersuami—ia kesulitan untuk memperoleh kredit dari bank dan mengurus sertifikat tanah. ”Status sipil itu selalu ditanyakan. Tapi tak pernah jelas. Mengapa, misalnya, pemerintah tak menerbitkan sertifikat yang menyatakan Widji hilang atau bagaimana,” katanya.
Terpinggirkan
Di Indonesia, isu HAM memang telah terpinggirkan. Diskursus soal HAM di media massa pun tampak cenderung menurun. Lupanya masyarakat adalah kesuksesan dari aktor-aktor yang ingin melupakan masalah HAM masa lalu.Apa yang dialami Sipon dan korban pelanggaran HAM lainnya sejalan dengan apa yang ditulis Haryatmoko dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan (2003). Ia menulis, tak pernah terungkap siapa pelaku-pelaku yang bertanggung jawab. Korban pun sulit mendapatkan pengakuan sebagai korban, bahkan mengalami viktimisasi kedua. Orang dihambat untuk mengetahui dan mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Semua dikaburkan, supaya orang lupa. Ingatan sosial dipaksa menelan kebohongan.Selanjutnya, Haryatmoko menulis, ”Bangsa yang tanpa ingatan sosial adalah bangsa tanpa masa depan”.
Benarkah?
Mungkin sejarahlah yang akan menentukan.
Ritual atau proses peringatan Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia 10 Desember 2007 ini haruslah dijadikan momentum untuk memusatkan kembali perhatian publik atas isu hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman, hak untuk hidup, atau hak untuk mendapatkan keadilan. Energi untuk berseminar, berunjuk rasa, harus ditransformasi menjadi energi untuk melawan lupa.Humanisme harus dikembalikan pada tempatnya yang sah sebagai suatu pusat perhatian budaya dan peradaban.
Menarik apa yang ditulis Pangeran Sadruddin Aga Khan, yang pernah menjadi Ketua The Independent Commission on International Humanitarian Issues. Ia menulis, humanisme adalah orientasi dasar ke arah kepentingan dan kesejahteraan seluruh bangsa manusia. Ia menuntut bahwa apa saja yang menyimpang dari kesejahteraan manusia harus dipertanyakan, terlepas dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kekuasaan politik, atau kestabilan suatu tatanan.
Jumat, 07 Desember 2007
Menjawab Keraguan Publik!
KOMPAS
7 Desember 2007
Menjawab Keraguan Publik!
Reaksi berupa kekecewaan muncul ke permukaan menyusul keputusan Komisi III DPR memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.Kita memandang wajar kekecewaan publik tersebut.
Kekecewaan dan keraguan harus dipandang sebagai ekspektasi publik yang besar terhadap agenda reformasi, yakni pemberantasan korupsi! Logika publik wajar bahwa pimpinan KPK haruslah sosok yang integritasnya tidaklah lagi dipersoalkan. Rasionalitas publik itu bisa dimengerti karena semangat pendirian KPK tahun 2003 adalah karena adanya ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum yang ada.
Namun, itulah hasil demokrasi prosedural di DPR, di mana akseptabilitas politik lebih mengedepan. Terasa ada kesenjangan aspirasi antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Sebagaimana terekam dalam pemberitaan media massa, ada keinginan parpol untuk tak lagi menjadikan KPK sebagai lembaga super.
Rabu malam, Komisi III DPR memilih Antasari Azhar, seorang jaksa, sebagai Ketua KPK dengan empat wakil ketua, yakni Chandra Hamzah (advokat), Bibit Rianto (purnawirawan polisi), Haryono (BPKP), dan Mohammad Jasin (Litbang KPK). Pimpinan KPK lama yang ikut mencalonkan diri tak dipilih DPR.
Gejala mengganti orang lama bukan yang pertama kali. Sebelumnya, DPR merombak total anggota Komisi Pemilihan Umum dan mengganti semua anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tak jelas rasionalitas di baliknya. Kepentingan tampaknya melatari rasionalitas itu. Kita seperti terbiasa memulai sejarah dari titik nol.
Kinerja KPK telah mengganggu kepentingan parpol. Sejumlah anggota parpol yang menjadi pimpinan di daerah dijerat KPK. Gebrakan KPK ini dirasakan sebagai ancaman bagi kepentingan parpol. KPK pun dituding melakukan diskriminasi dalam memberantas korupsi.
Pertanyaannya: seriuskah kita memberantas korupsi? Ataukah kita mendukung pemberantasan korupsi sejauh bukan kita, kelompok kita, anggota parpol kita yang terkena? Meskipun ada keraguan itu, kita mau mengatakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi tetap harus diperjuangkan! Korupsi merupakan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang merugikan rakyat!
Pemenang Nobel Oscar Arias Sanches pernah menulis: korupsi senantiasa berkembang dalam kegelapan totaliterisme, otoriterisme, dan kediktatoran. Namun, tidaklah berarti demokrasi kebal terhadap korupsi. Skandal korupsi berkepanjangan bisa mengecewakan hati rakyat dan bisa membangkitkan perlawanan rakyat.
Keraguan publik atas pimpinan KPK yang baru harus dijawab dengan karya nyata. Survei Transparency International 1996-2007 paling tidak menunjukkan Indonesia tetap berada di kelompok negara terkorup. Pendekatan keserentakan yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum diperlukan untuk meraih kembali dukungan publik. Ketika semua perangkat tersedia, sebagaimana dikatakan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, tidak ada alasan untuk tidak ngegas.!
7 Desember 2007
Menjawab Keraguan Publik!
Reaksi berupa kekecewaan muncul ke permukaan menyusul keputusan Komisi III DPR memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.Kita memandang wajar kekecewaan publik tersebut.
Kekecewaan dan keraguan harus dipandang sebagai ekspektasi publik yang besar terhadap agenda reformasi, yakni pemberantasan korupsi! Logika publik wajar bahwa pimpinan KPK haruslah sosok yang integritasnya tidaklah lagi dipersoalkan. Rasionalitas publik itu bisa dimengerti karena semangat pendirian KPK tahun 2003 adalah karena adanya ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum yang ada.
Namun, itulah hasil demokrasi prosedural di DPR, di mana akseptabilitas politik lebih mengedepan. Terasa ada kesenjangan aspirasi antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Sebagaimana terekam dalam pemberitaan media massa, ada keinginan parpol untuk tak lagi menjadikan KPK sebagai lembaga super.
Rabu malam, Komisi III DPR memilih Antasari Azhar, seorang jaksa, sebagai Ketua KPK dengan empat wakil ketua, yakni Chandra Hamzah (advokat), Bibit Rianto (purnawirawan polisi), Haryono (BPKP), dan Mohammad Jasin (Litbang KPK). Pimpinan KPK lama yang ikut mencalonkan diri tak dipilih DPR.
Gejala mengganti orang lama bukan yang pertama kali. Sebelumnya, DPR merombak total anggota Komisi Pemilihan Umum dan mengganti semua anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tak jelas rasionalitas di baliknya. Kepentingan tampaknya melatari rasionalitas itu. Kita seperti terbiasa memulai sejarah dari titik nol.
Kinerja KPK telah mengganggu kepentingan parpol. Sejumlah anggota parpol yang menjadi pimpinan di daerah dijerat KPK. Gebrakan KPK ini dirasakan sebagai ancaman bagi kepentingan parpol. KPK pun dituding melakukan diskriminasi dalam memberantas korupsi.
Pertanyaannya: seriuskah kita memberantas korupsi? Ataukah kita mendukung pemberantasan korupsi sejauh bukan kita, kelompok kita, anggota parpol kita yang terkena? Meskipun ada keraguan itu, kita mau mengatakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi tetap harus diperjuangkan! Korupsi merupakan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang merugikan rakyat!
Pemenang Nobel Oscar Arias Sanches pernah menulis: korupsi senantiasa berkembang dalam kegelapan totaliterisme, otoriterisme, dan kediktatoran. Namun, tidaklah berarti demokrasi kebal terhadap korupsi. Skandal korupsi berkepanjangan bisa mengecewakan hati rakyat dan bisa membangkitkan perlawanan rakyat.
Keraguan publik atas pimpinan KPK yang baru harus dijawab dengan karya nyata. Survei Transparency International 1996-2007 paling tidak menunjukkan Indonesia tetap berada di kelompok negara terkorup. Pendekatan keserentakan yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum diperlukan untuk meraih kembali dukungan publik. Ketika semua perangkat tersedia, sebagaimana dikatakan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, tidak ada alasan untuk tidak ngegas.!
Langganan:
Postingan (Atom)
